Berita Kemenko Perekonomian Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Menghadapi pemilihan presiden AS, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan pentingnya Indonesia memperhatikan kekuatan ekonomi global.

Meski Kemenkeu kini tak lagi di bawah Kemenko Perekonomian, Menko Airlangga memastikan koordinasi tetap berlangsung efektif dan mencakup kebijakan fiskal serta perdagangan untuk mendukung ekonomi.

Pengawasan Kementerian Keuangan kini berada langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, Kemenkeu sudah tak lagi di bawah Kemenko Perekonomian.

Presiden Prabowo Subianto merombak struktur beberapa kementerian dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029, termasuk perubahan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kemenkeu.

Kementerian PUPR akan mengubah kontrak proyek MLFF ke SLFF untuk memfasilitasi transisi dan menghindari masalah pembayaran tarif yang tidak terlacak, dengan evaluasi berkelanjutan hingga implementasi.

Menko Airlangga Hartarto meminta dukungan Jepang untuk mendanai proyek transisi energi di Indonesia, yang bertujuan mewujudkan ekonomi inklusif dan kemakmuran ASEAN.

Tunjangan kinerja aparat sipil negara atau ASN tiga kementerian akan naik 100% pada 2025. Kementerian apa saja?

Nasib program Kartu Prakerja masih menunggu keputusan Prabowo usai dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2024. Namun pemerintah memastikan kelanjutan program ini sudah dibahas.

Menko Airlangga Hartarto menyatakan bahwa penjualan mobil hybrid di Indonesia tetap menunjukkan performa yang memuaskan meski tanpa insentif dari pemerintah.

Menko Airlangga Hartarto mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menaikkan alokasi insentif fiskal bagi pemerintah daerah menjadi Rp 1 triliun demi mendukung digitalisasi daerah.

Menko Airlangga baru saja meresmikan pabrik baterai EV pertama di Morowali, yang menjanjikan peningkatan ekspor nikel delapan kali lipat sejak 2017.

Penurunan jumlah kelompok kelas menengah menjadi tantangan serius bagi perekonomian nasional. Sehingga, pemerintah perlu mendorong sektor formal, terutama manufaktur.

Rendahnya rasio pajak Indonesia, yang hanya 10,5% dari PDB bisa berdampak besar pada peningkatan beban fiskal negara.

Kemenko Perekonomian menekankan pentingnya sektor manufaktur untuk mendorong pemulihan ekonomi kelas menengah yang terdampak setelah pandemi Covid-19.

Selain Jakarta, Menko Airlangga juga menyebut Palembang juga sudah lepas dari jebakan kota berpendapatan menengah di Indonesia.