Perang Dagang AS dan Cina Makin Panas, Apa Dampaknya Bagi Dompet Kita?

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina memanas setelah kedua negara berturut-turut memasang tarif impor yang tinggi satu sama lain.

Amerika Serikat (AS) kini menetapkan tarif impor 125% untuk barang impor dari Cina. Sebaliknya, Cina memasnag tarif impor 84% untuk barang impor dari AS.

Sementara Indonesia dikenakan tarif impor 32% oleh AS. Namun Presiden AS, Donald Trump, menunda implementasi tarif ke semua negara, kecuali Cina, selama 90 hari.

Apa dampak perang dagang terhadap "dompet" kita?

Perang dagang yang memanas dan penundaan kebijakan tarif Trump menambah panjang ketidakpastian ekonomi global, termasuk Indonesia. Perang dagang mengakibatkan rantai pasok perdagangan menjadi terganggu hingga mengakibatkan pelemahan Rupiah.

Kondisi tersebut akan mempengaruhi kondisi keuangan rumah tangga di Indonesia. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan perang dagang bisa menyebabkan biaya hidup menjadi naik, namun kesempatan untuk meraih penghasilan menjadi semakin menantang.

1. Biaya hidup menjadi naik

Perang dagang dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi, pelemahan ekspor Indonesia, hingga derasnya investasi asing yang keluar (capital outflow). Kondisi tersebut menyebabkan pelemahan rupiah,

Bhima mengatakan, pelemahan rupiah akan menyebabkan biaya hidup menjadi naik. Pasalnya, sejumlah kebutuhan rumah tangga masih bergantung pada impor seperti pangan, elektronik, kendaraan bermotor, sampai bahan bangunan rumah. Seperti diketahui, sejumlah material perumahan masih impor dari luar negeri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Januari-September 2024, Indonesia mengimpor beras 3,23 juta ton, gula 3,66 juta ton, kedelai 2,16 juta ton, bawnag putih 345 ribu ton, daging jenis lembu 99.120 ton,  dan jagung 967.900 ton.

Menurut Bhima, melambungnya biaya produksi akibat kenaikan harga bahan baku industri akan membuat produsen mendongkrak harga jual produknya ke konsumen. Hal itu diperburuk dengan pendapatan masyarakat yang tidak membaik.

2. Bunga KPR dan kredit bank lainnya tinggi

Pelemahan Rupiah akan membuat Bank Indonesia mempertahankan suku bunga tinggi. Hal itu akan berdampak pada bunga Kredit Perumahan Rakyat (KPR), kredit usaha, dan kredit konsumsi yang tinggi.

"Bagi yang memiliki cicilan KPR dengan bunga floating rate, siap-siap bayar cicilan jadi tinggi," ujar Bhima kepada Katadata.co.id, Kamis (10/4).

Begitu juga dengan pelaku usaha yang ingin meminjam modal usaha, maka harus mengeluarkan biaya modal yang lebih tinggi. Tak hanya itu, kredit konsumsi seperti pay later pun akan menerapkan bunga tinggi.

3. Penghasilan pelaku usaha akan semakin menantang

Bagi masyarakat yang meraih pendapatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu menyiapkan diri karena persaingan akan semakin ketat. Bhima mengatakan, kebijakan Prabowo yang menghapus kuota impor akan membuat Indonesia kebanjiran barang dari luar negeri, termasuk dari Cina. Kondisi ini akan membuat daya saing UMKM tertekan.

"Termasuk di e-commerce, akan makin banyak banjir produk Cina yang murah, karena mereka butuh menyalurkan barang setelah mendapatkan tarif impor tinggi di AS," ujarnya.

Kebijakan menghapus kuota impor tersebut disebut sebagai salah satu strategi Prabowo menghadapi tarif impor tinggi yang ditetapkan Trump.

4. Lapangan kerja turun hingga kemiskinan bertambah

Perang dagang berpotensi mendongkrak kemiskinan di Indonesia karena masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan. Bhima mengatakan, kinerja ekspor yang menurun bisa menyebabkan produsen industri padat karya mengurangi produksinya. Akibatnya,kebutuhan tenaga kerja pun terbatas terutama di sektor padat dan berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja. Angkatan kerja baru pun akan sulit mendapatkan pekerjaan di sektor formal.

"Kita akan melihat lonjakan anak muda dengan pendidikan tinggi yang menganggur," ujarnya.

Hal senada dikatakan Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin yang menilai ada tren penurunan pekerjaan berkualitas  akibat deindustrialisasi yang terus berjalan dan penutupan berbagai bisnis atau pabrik. “Kalaupun ada penciptaan pekerjaan, umumnya adalah pekerjaan informal berkualitas rendah,” kata Wijayanto kepada Katadata.co.id, Rabu (5/3).

Wijayanto mengutip data BPJS Ketenagakerjaan yang menunjukkan, berhentinya sebanyak 257.471 peserta lembaga itu per Desember 2024 karena PHK. Sedangkan berdasarkan data pada Januari 2025, terdapat 24.512 orang keluar dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan alasan yang sama.

“Ini data minimal, mengingat tidak semua pekerja termasuk yang informal adalah anggota BPJS. Data ini juga tidak termasuk karyawan yang mengundurkan diri yang sebenarnya juga PHK,” ujar Wijayanto.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI memperkirakan lebih dari 50 ribu tenaga kerja akan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada akhir paruh pertama tahun ini. PHK tersebut merupakan imbas dari kenaikan tarif impor yang diberlakukan Trump.

Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan PHK tersebut utamanya akan terjadi di empat sektor manufaktur, yakni tekstil, sepatu, elektronik, dan suku cadang otomotif. Hal itu karena adanya kebijakan pemindahan pabrik ke negara dengan tarif impor lebih rendah.

"Para buruh di beberapa pabrik dalam sektor tersebut sudah diajak berunding (tentang PHK)," kata Said dalam Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Jakarta, Selasa (8/4).