Celios Temukan Pekerja Bergaji di Bawah UMR Meningkat Tajam

Lembaga riset Center of Economic and Law Studies atau Celios mengkritisi metode atau pendekatan dalam menentukan angka kemiskinan yang saat ini masih digunakan Badan Pusat Statistik (BPS). Akibatnya, banyak data yang disampaikan kepada publik tidak lagi relevan bagi perumusan kebijakan, salah satunya dalam menentukan angka pengangguran di Indonesia. 

Celios menemukan pekerja bergaji di bawah upah minimum regional alias UMR terus meningkat tajam. “Kami temukan data proporsi pekerja yang menerima upah di bawah UMR meningkat tajam dari 63% pada 2021 menjadi 84% pada 2024,” kata peneliti Celios, Bara dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (28/5).

Sementara itu, Celios juga menemukan sektor industri transportasi, pertambangan, dan penyediaan akomodasi memiliki persentase tertinggi pekerja yang overworked. Bara mengatakan tercatat rata-rata jam kerja di sektor itu mencapai 48 jam per minggu.

Jam Kerja Ojol Jadi Lebih Panjang

Tak hanya itu, riset Celios juga menemukan, jam kerja para pekerja ojek online atau ojol bertambah lebih panjang.

“Rata-rata ojol bekerja 54,5 jam per minggu, sementara pekerja lainnya rata-rata 41,5 jam per minggu,” kata Bara.

Bara menegaskan, angka-angka ini membuktikan ojol jadi pekerjaan yang rentan tanpa perhatian serius dari pemerintah.

Untuk itu, Bara mendorong adanya data tenaga kerja yang lebih akurat soal pekerja di gig economy. Hal ini sejalan dengan maraknya perpindahan dari korban pemutusan hubungan kerja atau PHK ke pekerja informal.

Gig economy merupakan sistem ekonomi yang digunakan perusahaan merekrut pekerja lepas untuk pekerjaan sementara atau berbasi proyek. Biasanya juga bekerja secara independen dan terlibat dalam kontrak jangka pendek.

Terlebih, Bara mengatakan selama ini data pengangguran versi pemerintah belum sepenuhnya memasukkan data pekerja sektor informal.

Metode Penentuan Angka Kemiskinan BPS Tidak Relevan

Celios melihat metode pengukuran angka kemiskinan BPS sudah usang atau tidak relevan. Direktur Kebijakan  Publik Celios, Media Wahyudi Askar mengatakan metode yang digunakan BPS tidak mampu menangkan kompleksitas kemiskinan pada era ini.

“Pengukuran kemiskinan yang dilakukan oleh BPS masih bertumpu pada dua pilar lama yaitu garis kemiskinan berbasis kecukupan kalori dan indikator kesejahteraan berbasis pengeluaran. Ini pendekatan yang sah di era 70-an,” kata Media dalam diskusi Celios, Rabu (28/5).

Metode ini bahkan sudah lima dekade sejak BPS pertama kali mengukur angka kemiskinan nasional. Pada akhirnya juga ada perbedaan mencolok antara data BPS dan Bank Dunia.

BPS mencatat hanya 8,57% penduduk Indonesia dalam kondisi miskin atau sekitar 24,06 juta jiwa per September 2024. BPS mengukur kemiskinan di Indonesia menggunakan pendekatan kebutuhan dasar.

Jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini dinyatakan dalam garis kemiskinan. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan.

Komponen makanan didasarkan pada standar konsumsi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari. Hal ini disusun dari komoditas umum seperti beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, dan sayur, sesuai pola konsumsi rumah tangga Indonesia. Sementara itu, komponen nonmakanan mencakup kebutuhan minimum untuk tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi.

Sementara Bank Dunia mencatat 60% penduduk Indonesia atau 172 juta orang tergolong miskin. Bank Dunia menghitung tingkat kemiskinan berdasarkan standar US$ 6,85 per kapita per hari.

“Metodologi keduanya berbeda, selisih ini menimbulkan kebingungan dan memperlemah kepercayaan publik terhadap data,” ujar Media.