Trump Setop Pendanaan, PBB Bakal Pangkas Anggaran dan PHK 3.000 Pegawai

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres berencana memangkas lebih dari US$700 juta dari anggaran organisasi tersebut dan merombak struktur internalnya. Langkah ini menyusul penarikan dukungan Amerika Serikat (AS) sebagai donor terbesar PBB.

Rencana tersebut mencakup pemotongan belanja dan pengurangan pegawai hingga 20%. Dengan demikian, anggaran PBB yang saat ini sebesar US$3,7 miliar akan menyusut ke level terendah sejak 2018. Sekitar 3.000 posisi diperkirakan akan dihilangkan.

Secara resmi, reformasi ini dikaitkan dengan peringatan 80 tahun PBB. Namun, skala penghematan mencerminkan kekhawatiran atas pemotongan kontribusi dari AS yang selama ini menyumbang sekitar 22% dari anggaran reguler PBB.

“Kami tidak akan menjadi bagian dari organisasi yang menjalankan kebijakan yang merugikan Amerika Serikat,” kata Juru Bicara Deputi Kementerian Luar Negeri AS Tommy Pigott, Kamis (31/7) dikutip dari Business Times.

Presiden Donald Trump telah menangguhkan sebagian besar pendanaan untuk PBB dan menarik diri dari sejumlah badan, termasuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan UNESCO. Trump juga menghentikan bantuan kepada Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Krisis Likuiditas yang Parah

Kondisi ini memperparah krisis keuangan yang telah dialami PBB dalam beberapa tahun terakhir. Guterres bahkan telah memperingatkan pada Januari lalu bahwa PBB menghadapi “krisis likuiditas yang parah”. Total belanja sistem PBB diperkirakan turun hingga US$20 miliar dibandingkan puncaknya pada 2023.

“UN 80 pada dasarnya adalah reaksi dari Sekjen Guterres terhadap tantangan yang muncul di masa pemerintahan Trump kedua,” kata Eugene Chen, peneliti senior di Pusat Kerja Sama Internasional Universitas New York (NYU).

UN 80 merupakan program reformasi besar-besaran yang dirancang oleh António Guterres dalam rangka menyambut peringatan 80 tahun berdirinya PBB pada 2025.

Rencana lengkap Guterres dijadwalkan akan dirilis dalam dokumen anggaran pada September mendatang. Beberapa program PBB direncanakan akan direstrukturisasi, sementara badan-badan seperti Unicef dan Unesco juga bersiap memangkas kegiatan mereka karena kekurangan dana.

Namun, tak semua pihak menyambut positif langkah Guterres. Serikat Pekerja PBB di Jenewa bahkan menyatakan mosi tidak percaya terhadap rencana tersebut.

“Staf merasa pendekatan pemangkasan ini tidak terarah, tanpa tujuan strategis, dan justru membuat PBB semakin birokratis,” tulis Ian Richards, Presiden Serikat Pekerja PBB di Jenewa, lewat akun LinkedIn-nya.

Sementara itu, kalangan konservatif di AS juga melontarkan kritik. “Ada beberapa hal yang seharusnya justru ditambah anggarannya, seperti badan nuklir PBB dan Program Pangan Dunia,” ujar Brett Schaefer, peneliti senior di lembaga American Enterprise Institute.

Ia juga menyebut Organisasi Pangan dan Pertania (FAO) serta Dewan HAM PBB sebagai lembaga yang bertentangan dengan kebijakan AS.

Meski begitu, Eugene Chen menilai reformasi ini bisa menjadi jalan keluar agar PBB mampu bertahan. “Mungkin ini sisi positifnya. Kita semua jadi lebih siap untuk berubah,” ujarnya.