Sri Mulyani Ungkap Ekspor RI Kebanjiran Pesanan Sebelum Tarif AS Naik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai lonjakan kinerja ekspor barang dan jasa sebesar 10,67% pada kuartal II 2025 dipicu fenomena front loading akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

Front loading adalah strategi mempercepat pengiriman barang atau pelaksanaan kegiatan sebelum aturan atau kebijakan baru mulai berlaku. Tujuannya untuk menghindari kenaikan biaya atau hambatan yang mungkin timbul setelah kebijakan tersebut diterapkan.

Menurutnya, pelaku ekspor mempercepat pengiriman barang ke AS sebelum tarif baru berlaku pada 7 Agustus 2025. Situasi ini membuat Indonesia kebanjiran pesanan dari negara mitra dagang.

“Jadi mumpung baru diumumkan, belum diberlakukan, karena efektifnya baru Agustus tanggal 7. Banyak pesanan ekspor masuk sebelum kenaikan tarif itu berlaku, bahkan sesudah pengumuman,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2025 di Jakarta, Selasa (5/8).

RI Kena Tarif Impor 19% dari AS

Sebelumnya, Pemerintah AS di bawah Presiden Donald Trump menetapkan tarif impor 19% untuk produk Indonesia, lebih rendah dari rencana awal sebesar 32% yang diumumkan pada April lalu.

Meski begitu, Sri Mulyani menegaskan pemerintah akan mencermati secara saksama dampak kebijakan ini terhadap kinerja ekspor nasional.

“Kita harus melihat hati-hati dampak keputusan Presiden Trump menetapkan 19% yang lebih rendah dari rencana awal. Kita harap momentum terjaga di kuartal III dan IV, dengan ekspor jasa yang tumbuh tinggi 11,17%,” katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan komponen ekspor barang dan jasa menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran, yakni 10,67% (yoy) pada kuartal II 2025. Dari sisi produksi, lapangan usaha jasa lainnya mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 11,31%.

Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,12% (yoy) dan 4,04% secara kuartalan (qtq). Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat Rp5,95 kuadriliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp3,39 kuadriliun.