Universitas Paramadina Dorong BPS Buka Data Mentah Pertumbuhan Ekonomi

Rezza Aji Pratama
10 Agustus 2025, 16:49
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kiri), Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana (kedua kanan) dan Menteri Perdagangan Budi Santoso (kanan) saat menyampaikan papa
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/YU
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kiri), Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana (kedua kanan) dan Menteri Perdagangan Budi Santoso (kanan) saat menyampaikan paparan pada konferensi pers pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/8/2025). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,12 persen pada kuartal II-2025 secara tahunan (yea
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Universitas Paramadina mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan penjelasan terbuka dan menyajikan data mentah (raw data) terkait rilis pertumbuhan ekonomi 5,12% di kuartal II/2025 yang diragukan sejumlah ekonom.

Dalam keterangan resminya, Universitas Paramadina menyebut angka pertumbuhan ekonomi versi BPS tersebut menimbulkan pertanyaan besar. Pasalnya, masyarakat dan dunia usaha merasakan daya beli yang melemah, konsumsi rumah tangga yang stagnan, hingga pesimisme produsen dan peningkatan PHK di berbagai sektor industri.

“Banyak kalangan tidak percaya, dan ini berpotensi bergulir menjadi bola liar yang merusak kredibilitas BPS,” tulis pihak kampus dalam keterangan resminya.

Universitas Paramadina menyebut publik berhak mengetahui secara jelas dan rinci terkait metodologi dan asumsi perhitungan PDB. Ini termasuk sumber data, pembobotan sektor, dan metode estimasi, yang dapat diverifikasi oleh berbagai pihak. Penjelasan mengenai kesenjangan antara data pertumbuhan ekonomi versi BPS dan indikator-indikator ekonomi sektoral yang justru menunjukkan perlambatan juga diperlukan.

Selain itu, komitmen BPS juga perlu dipertegas untuk menjaga independensi demi memastikan bahwa data bukanlah alat legitimasi politik, melainkan cerminan realita yang akurat. Universitas Paramadina mengingatkan bahwa kredibilitas BPS adalah modal utama kepercayaan publik. Jika data yang dirilis tidak selaras dengan kenyataan di lapangan, maka bukan hanya publik yang kehilangan pegangan, tetapi juga kebijakan ekonomi nasional akan salah arah.

Sebelumnya, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menanggapi keraguan banyak pihak terhadap angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025. Meski banyak diragukan, Amalia menyatakan penghitungan BPS sudah sesuai standar internasional.

“Kan ada standar internasional,” kata Amalia di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/8).

Padahal banyak ekonom memproyeksikan ekonomi pada periode tersebut melambat dibandingkan tahun lalu. Bahkan angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2025 tidak akan tembus hingga 5% karena tidak ada faktor pendorong seperti di triwulan I saat ada momen Ramadan. Amalia mengatakan pertumbuhan ekonomi tersebut sudah memiliki data yang valid.

“Data-data pendukungnya udah oke. Sudah semua. Pendukungnya sudah mantap,” ujar Amalia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga buka suara terkait keraguan sejumlah ekonom terhadap data BPS. Ia menegaskan, BPS memiliki integritas dalam mengelola data. Ia mengatakan, BPS telah menjelaskan secara detail terkait metodologi, sumber data, dan data yang diproduksinya.

"Jadi, saya rasa BPS tetap berpegang pada integritas datanya," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Rabu (6/8).

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Rezza Aji Pratama

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...