PBB Respons Permintaan Celios untuk Audit Data Pertumbuhan Ekonomi RI Versi BPS

Lembaga riset Center of Economic and Law Studies atau Celios mengungkapkan sudah menerima respons dari Badan Statistik PBB yakni United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission.

Sebelumnya Celios meminta lembaga itu untuk meninjau ulang data pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik. Tercatat, ekonomi RI pada periode tersebut melesat hingga 5,12% namun banyak pihak yang meragukannya.

Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, mengatakan sudah mendapatkan surat balasan semalam. “Sudah dibalas oleh komisi statistiknya PBB, head-nya. Kemudian mereka akan merespon itu dan kemudian didiskusikan di internal PBB,” kata Media di Jakarta, Selasa (12/8).

Media memastikan saat ini Celios masih menunggu respons lanjutan setelah melakukan pembahasan di internal PBB. Namun, Media belum mengetahui apakan Badan Statistik PBB juga menghubungi BPS berkaitan dengan permintaan audit tersebut.

“Saya nggak tahu itu (menghubungi BPS atau tidak) karena itu adalah bagian dari tugas mereka sebagai fungsi pengawasan data statistik,” ujar Media.

Ia menilai, data ekonomi sangat penting bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan, Terlebih pada 16 Agustus 2025 pemerintah akan menyampaikan Nota Keuangan.

“Karena Nota Keuangan berdasarkan pertumbuhan ekonomi, indikator-indikator makro. Itu juga saya kritisi bahwa pertumbuhan ekonomi kita agak dipertanyakan angkanya karena ada kecenderungan inkonsistensi,” kata Media.

BPS Harus Tunduk pada Standar Statistik

Sebagai lembaga pemerintah yang tunduk pada standar statistik internasional, Celios menilai BPS perlu bebas dari kepentingan politik, transparan, dan menjaga integritas data. Media mengatakan jika terjadi tekanan institusional atau intervensi dalam penyusunan data oleh BPS, hal tersebut bertentangan dengan Fundamental Principles of Official Statistics yang diadopsi oleh Komisi Statistik PBB.

Media mengatakan, data ekonomi yang tidak akurat, khususnya jika pertumbuhan dilebih-lebihkan dapat menyesatkan pengambilan kebijakan. “Bayangkan, dengan data yang tidak akurat, pemerintah bisa keliru menunda stimulus, subsidi atau perlindungan sosial karena menganggap ekonomi baik-baik saja,” ujar Media.

Adanya Anomali

Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda juga menyebutkan bahwa ketidakpercayaan terhadap data BPS didasari pada anomali yang terjadi terkait dengan data historis.

“Pertumbuhan ekonomi triwulan II yang lebih tinggi dibandingkan triwulan yang ada momen Ramadan-Idul Fitri terasa janggal,” kata Huda.

Menurut Huda, hal tersebut dikarenakan tidak seperti tahun sebelumnya dimana pertumbuhan triwulanan paling tinggi merupakan periode dengan adanya momen Ramadan-Idul Fitri.

Huda mengatakan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025 hanya tumbuh 4,87% secara tahunan. “Jadi cukup janggal ketika pertumbuhan triwulan II mencapai 5,12%,” ujar Huda.

Huda menambahkan, tidak ada momen yang membuat peningkatan konsumsi rumah tangga meningkat tajam pada kuartal II 2025. Selain itu, indeks keyakinan konsumen atau IKK juga melemah dari posisi Maret 2025 sebesar 121,1 menjadi 117,8 pada Juni 2025.