Jelang Nota Keuangan, Prabowo Diprediksi Bahas Ekonomi Tumbuh 5,12% hingga MBG

Menjelang penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 pada Jumat (15/8), sejumlah ekonom menyoroti arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto. Isu yang menjadi sorotan mencakup narasi pertumbuhan ekonomi, efisiensi belanja negara, hingga komitmen pada program prioritas.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memprediksi, Prabowo akan tetap menonjolkan capaian pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 sebesar 5,12%. Meski data ini diragukan oleh Celios dan sejumlah pihak, narasi pertumbuhan tinggi dinilai akan menjadi dasar untuk melanjutkan efisiensi belanja pada 2026.

“Kebijakan ini kemungkinan disertai pengetatan subsidi dan bantuan sosial,” kata Bhima kepada Katadata.co.id, Kamis (14/8).

Ia juga memperkirakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan food estate tetap menjadi fokus pemerintah, meski harus mengorbankan pos belanja lain, termasuk transfer ke daerah.

Fiskal untuk Stabilitas Anggaran

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai, Prabowo akan menekankan arah kebijakan fiskal yang mendorong kemandirian ekonomi, ketahanan pangan, dan penguatan pertahanan negara sebagai fondasi pembangunan.

“Fokus utama kemungkinan tertuju pada strategi menjaga stabilitas anggaran di tengah gejolak global,” ujar Syafruddin.

Menurutnya, pemerintah juga perlu memastikan belanja negara menyentuh sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja. Isu keberlanjutan fiskal akan menjadi perhatian, mengingat utang publik terus disorot.

“Prabowo perlu meyakinkan publik bahwa pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara stimulus pertumbuhan dan disiplin fiskal agar beban pajak tidak semakin menekan rakyat,” katanya.

Program Prioritas Lebih Masif

Sejak masa kampanye, Prabowo sudah menekankan sejumlah program prioritas seperti MBG, Sekolah Rakyat, layanan kesehatan gratis, ketahanan pangan, hingga penguatan koperasi desa.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal memperkirakan Prabowo akan menegaskan pelaksanaan program-program tersebut secara lebih masif pada 2026.

Meski demikian, Faisal mengingatkan, Nota Keuangan tidak hanya membahas strategi kebijakan ekonomi, tetapi juga kondisi fiskal dari sisi penerimaan dan belanja negara.