Daftar Gebrakan Purbaya Sebulan Jadi Menkeu, Ekonom Beri Sejumlah Catatan

Sebulan menjadi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa sudah melakukan sejumlah gebrakan. Bahkan ia melakukannya sejak hari pertama menjadi menteri, pada 8 September 2025, menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Percepatan Peningkatan Ekonomi

Usai dilantik, Purbaya langsung menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini ia sampaikan karena sudah menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Ciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, secepat mungkin. Itu yang akan kami kerjakan ke depan,” kata Purbaya, Senin (8/9).

Ia menjelaskan akan mengoptimalkan segala instrumen ekonomi. Purbaya berjanji akan memaksimalkan apa yang ada agar ekonomi bisa kembali berjalan dan meningkat.

Target ini meneruskan catatan pertumbuhan ekonomi RI yang positif pada kuartal II 2025 tembus 5,12%. Ia pun optimistis ekonomi RI pada kuartal IV bisa tembus 5,5%.

Guyuran Likuiditas

Purbaya melanjutkan gebrakan kebijakannya pada 12 September 2025. Ia mengesahkan kebijakan untuk menempatkan dana Rp 200 triliun di perbankan yang masuk dalam Himpunan Bank Milik Negara alias Himbara.

Pemerintah menempatkan masing-masing Rp 55 triliun untuk Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI). Lalu juga Rp 25 triliun di Bank Tabungan Negara (BTN). Saluran likuiditas juga masuk ke Bank Syariah Indonesia (BSI) sebesar Rp 10 triliun.

Guyuran likuiditas ini harapannya masuk ke kredit dan berdampak ke sektor riil sehingga mendongkrak perekonomian. Ia bahkan berencana memperluas penempatan uang negara ini ke bank daerah. Beberapa diantaranya seperti Bank Jawa Timur, Bank DKI Jakarta, dan Bank Jawa barat dan Banten.

Rajin Sidak

Usai mengguyur bank dengan likuiditas, Purbaya juga rajin melakukan inspeksi mendadak alias sidak ke berbagai lembaga.

Ada dua bank milik negara yang lebih dulu ia sambangi, yakni BNI pada Senin (29/9), dan Bank Mandiri pada Senin (6/10). Tak hanya menyidak Bank Mandiri, di hari yang sama Purbaya juga meninjau Bandara Soekarno-Hatta untuk memantau kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menurut Purbaya, kunjungannya ke BNI dan Bank Mandiri bertujuan memastikan penempatan uang negara di dua bank itu berjalan optimal.

Ia mengatakan penyaluran likuiditas melalui BNI berjalan cukup baik dan mencakup berbagai jenis kredit. “Sepertinya kredit mereka tersebar ke berbagai sektor, dan ditargetkan naik tahun ini dibanding sebelumnya,” ujarnya. 

Saat meninjau Bank Mandiri, Purbaya juga menemukan hasil serupa. Ia mengatakan, uang pemerintah sudah terserap 60%–70% ke sektor riil melalui penyaluran kredit, dan pihak bank berpotensi meminta tambahan dana untuk memperluas pembiayaan.

“Mungkin mereka minta lagi, kalau bisa ada tambahan yang bisa disalurkan ke sektor yang lain, mungkin ke sektor properti dan otomotif,” ujarnya.

Pangkas Anggaran MBG

Purbaya menegaskan akan menarik kembali anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika penyerapannya tidak maksimal. Langkah ini dilakukan agar dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap bisa dimanfaatkan secara optimal.

“Kalau nggak dipakai ya diambil, kenapa? Di sana juga nganggur duitnya. Saya sebarin ke tempat lain yang lebih siap,” kata Purbaya di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/10).

Pemerintah mengalokasikan Rp 71 triliun untuk program prioritas Presiden Prabowo tersebut pada tahun ini. Namun realisasi penyerapan masih rendah. Padahal tahun ini hanya tersisa tiga bulan lagi.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan dalam konferensi pers APBN KiTA edisi September 2025, anggaran MBG baru terealisasi Rp 13 triliun per 8 September 2025. Dana itu digunakan untuk memberikan makan bergizi kepada 22,7 juta penerima melalui 7.644 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Purbaya mengatakan akan mengevaluasi realisasi anggaran hingga akhir Oktober 2025. “Kalau terus sampai Desember beberapa triliun enggak terpakai, saya ambil uangnya,” ujarnya.

Bersih-bersih Dirjen Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memecat sebanyak 26 pegawainya. Hal ini berkaitan dengan adanya penyelewengan wewenang yang dilakukan para pegawai pajak tersebut.

Purbaya mengungkapkan hal ini merupakan bagian dari bersih-bersih di lembaga yang ia pimpin. “Ya dipecat. Jadi mungkin dia (DJP) nemuin orang-orang yang menerima uang, yang enggak bisa diampuni lagi. Saya akan membersihkan di situ,” kata Purbaya di Gedung Kemenkeu, Selasa (8/10).

Purbaya  akan berlaku tegas jika ada pegawai di Kementerian Keuangan yang tidak sesuai aturan. Ia mendukung upaya DJP dalam upaya pembersihan internal dari tindakan fraud.

“Pesannya adalah kepada teman-teman pajak yang lain, sekarang bukan saatnya main-main lagi,” ujarnya.

Catatan Ekonom

Peneliti makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB Universitas Indonesia Teuku Riefky mengungkapkan sejumlah catatan untuk Purbaya setelah sebulan menjadi menteri. Khususnya berkaitan dengan penempatan dana Rp 200 triliun di perbankan.

“Bahwa penempatan dana ini bukan kebijakan fiskal tapi agaknya menyerempet kebijakan moneter. Karena ini yang mengaburkan batas antara kebijakan fiskal dan moneter,” kata Riefky kepada Katadata.co.id, Kamis (9/10).

Riefky mengatakan, langkah itu juga seperti memaksa bank menyalurkan kredit tambahan. Menurut dia, hal ini menimbulkan preseden yang kurang baik.

“Apalagi sekarang Bank Indonesia juga mulai melakukan fiscal dominance. Jadi saya rasa batas antara kebijakan fiskal dan moneter semakin kabur dengan sebulan Papurbaya ini,” ujar Riefky.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mewanti-wanti Purbaya terkait ambisinya mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan yang tinggi tidak selalu memberikan manfaat secara langsung ke lapisan masyarakat terbawah.

“Ini perlu didukung dengan kebijakan yang bisa menggerakan ekonomi ke kalangan bawah,” kata Faisal.

Ia mengacu pada demonstrasi yang meluas pada akhir Agustus 2025 bukan karena rendahnya pertumbuhan ekonomi. Namun karena pertumbuhannya tidak terdistribusi secara luas. “Khususnya distribusi pendapatan, masalah ketimpangan. Jadi itu yang menjadi masalah di tingkat masyarakat,” ujar Faisal.