Menkeu Purbaya Akan Tegur Bank yang Beli Dolar AS Pakai Dana Rp 200 Triliun

Kementerian Keuangan sudah menempatkan uang negara total Rp 200 triliun di perbankan sebagai deposito. Menteri Keuangan atau Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa melarang dana ini dipakai untuk membeli dolar AS. 

Ia menegaskan akan menindak bank, jika ada yang ketahuan membeli dolar AS menggunakan dana yang ditempatkan pemerintah.

“Nanti kalau ada yang ketahuan, saya akan periksa underlying-nya. Saya kan pengawas Danantara. Itu (kalau dipakai untuk membeli dolar AS) jelas sabotase ke kebijakan pemerintah,” kata Purbaya melalui zoom meeting kepada Media di Bogor, Jumat (10/10).

Pemerintah menempatkan masing-masing Rp 55 triliun untuk Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, dan Bank Negara Indonesia alias BNI. Selain itu, menempatkan Rp 25 triliun di Bank Tabungan Negara atau BTN.

Pemerintah juga menyalurkan likuiditas di bank syariah yakni Bank Syariah Indonesia atau BSI Rp 10 triliun.

Alasan ia melarang karena pemerintah tidak ingin rugi jika dana yang diambil dari kas negara yang disimpan di Bank Indonesia itu untuk membeli dolar AS. “Untuk saya rugi karena saya akan membiayai pelemahan nilai tukar,” kata Purbaya melalui Zoom Meeting kepada Media di Bogor, Jumat (10/10).

Oleh karena itu, Purbaya menegaskan dirinya sudah meminta semua bank untuk tidak membeli dolar AS. Namun, Purbaya mengatakan, jika melihat dari kondisi uang primer atau base money (M0), ia optimistis stabilitas nilai tukar rupiah masih terjaga.

Posisi uang primer per 30 September tumbuh 13,2%. Purbaya menilai hal ini menunjukkan pertumbuhan uang primer terkendali.

“Waktu zaman krisis dulu 1998, pertumbuhannya 100% lebih M0-nya, base money dan bunga tinggi sekali, sehingga perusahaan tidak ada yang bisa pinjam karena mahal. Uangnya ya cari penyalurannya, mereka beli dolar AS. Hancur rupiah kita pada waktu itu,” ujar Purbaya.

Purbaya menjelaskan, kondisi uang primer masih aman jika berada di level 20%-30%. Dengan posisi saat ini di level 13,2%, Purbaya menilai penempatan uang negara di perbankan masih kecil risikonya untuk membuat rupiah melemah. 

Uang Pemerintah Laku untuk Kredit

Kemenkeu mengungkapkan guyuran uang negara yang ditempatkan di bank-bank milik negara alias Himbara hingga Rp 200 triliun banyak terserap untuk kredit. Padahal Kemenkeu baru menyalurkannya pada 12 September 2025.

“Ini sudah cukup menggembirakan realisasinya karena yang terjadi adalah bukan hanya kita tambah likuiditas dari perpindahan cash tersebut tapi juga dana yang lebih murah dibandingkan cost of fund mereka,” kata Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta, Kamis (9/10).

Menurut dia, bunga penempatan dana pemerintah di perbankan mengacu pada skema remunerasi pemerintah di Bank Indonesia yakni 80% dari suku bunga kebijakan bank sentral. Dengan suku bunga acuan saat ini sebesar 4,75%, maka bunga penempatan dana pemerintah berada di kisaran 3,8% per tahun.

Rata-rata cost of fund bank-bank besar nasional saat ini berada di kisaran 4,5% - 5,5% menyesuaikan struktur pendanaan masing-masing. Dengan begitu, dana pemerintah menjadi sumber likuiditas yang efisien dan menurunkan tekanan biaya bunga di sektor perbankan.

Febrio mengungkapkan realisasi penyaluran likuiditas tersebut juga positif. “Ini perkembangannya cukup menarik, sudah ada realisasinya, rata-rata sudah cukup tinggi,” ujar Febrio.

Berikut realisasi penyerapan uang pemerintah di perbankan:

• Bank Mandiri (Rp 55 triliun): Terserap 74%
• Bank Rakyat Indonesia (Rp 55 triliun): Terserap 62%
• Bank Negara Indonesia (Rp 55 triliun): Terserap 50%
• Bank Tabungan Negara (Rp 25 triliun): Terserap 19%
• Bank Syariah Indonesia (Rp 10 triliun): Terserap 55%

Febrio mengungkapkan, total dana yang telah disalurkan ke sektor riil diperkirakan mencapai sekitar Rp 118 triliun. Ini terutama untuk pembiayaan modal kerja dan investasi.