Berita himbara Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

BEI menilai rencana Presiden Prabowo meminta bank-bank milik negara menghapus kredit macet milik enam juta petani, nelayan dan UMKM, berisiko terhadap IHSG

Bank Mandiri berkomitmen terus memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah.

Persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap jaringan ATM Link yang meningkat signifikan yakni mencapai 10,7 persen persen pada 2024.

Bank Mandiri fokus pada peningkatan layanan dengan digitalisasi melalui aplikasi Livin’ by Mandiri dan Livin´ Merchant untuk mempermudah akses layanan keuangan bagi masyarakat.

OJK mencatat porsi utang BUMN Karya kepada bank BUMN mencapai Rp 78,99 triliun per Desember 2023. Angka ini menurun 2,92% jika dibandingkan Juni 2023 sebesar RP 88,16 triliun.

Kemenkeu akan bentuk dana siaga untuk metode pembiayaan baru bagi Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik atau Perum Bulog dan ID Food.

Bank-bank Badan Usaha Milik Negara memperlihatkan performa sahamnya sejak awal 2023 atau year to date. Performa saham bank-bank pelat merah terpantau bervariatif. BSI melaju paling kencang.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, di era digitalisasi seperti saat ini, Himbara diharapkan semakin dekat dengan digitalisasi.

Bank milik pemerintah atau Himbara akan memperketat penyaluran kredit kepada perusahaan BUMN Karya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana

Sejumlah emiten konstruksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki utang jumbo kepada Himbara maupun bank swasta hingga semester pertama 2023. Waskita punya utang bank paling besar.

Bank-bank milik pemerintah kompak meningkatkan pencadangan untuk mengantisipasi pemburukan kredit dari utang jumbo BUMN Karya.

Kementerian ESDM melobi bank-bank pelat merah yang tergabung dalam Himbara, untuk memberikan akses permodalan kepada bengkel konversi motor listrik.

BRI kembali berada pada urutan pertama dengan raihan laba tertinggi dibandingkan bank Himbara lainnya.

Pelaksanaan instansi 'himpun salur' pungutan ekspor batu bara terus mundur menjadi semester I 2022, seiring adanya isu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum final.