Dedi Mulyadi Tanggapi Purbaya: Simpan APBD di Giro Lebih Aman Meski Bunga Rendah

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan penyimpanan APBD dalam bentuk giro menjadi pilihan paling aman dan transparan, meski suku bunganya rendah. Pernyataan ini menanggapi komentar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut pemda yang menyimpan APBD di giro justru merugi.

"Kalau hari ini juga nyimpan di giro dianggap rugi, ya barangkali tidak mungkin juga kan pemerintah daerah nyimpan uang di kasur atau di lemari besi. Itu justru lebih rugi lagi," ujar Dedi di Bandung, Jumat (24/10).

Dedi menjelaskan, beberapa daerah masih menggunakan "deposito on call" untuk menyimpan dana yang tersedia di kas.

"Memang di provinsi, di kabupaten kota, ada yang disebut dengan penyimpanan deposito on call. Yaitu uang yang tersedia di kas daripada di giro sangat rendah bunganya, lebih baik disimpan di deposito," ujarnya.

Meski demikian, ia menekankan, deposito on call bersifat fleksibel dan dapat dicairkan kapan pun untuk kebutuhan pembangunan. "Bunganya menjadi pendapatan lain-lain yang bisa menjadi modal pembangunan pemerintah daerah, tidak lari ke perorangan, kembali lagi ke kas daerah," kata Dedi.

Pastikan Kelola Dana Dalam Bentuk Deposito

Pemprov Jawa Barat memastikan dana kas daerah dikelola di Bank Jabar Banten (BJB) dalam bentuk giro, bukan deposito. Menurut Dedi, keputusan ini diambil untuk lebih hati-hati (prudent) dalam membiayai proyek. Contohnya, proyek pembangunan jalan senilai Rp1 triliun dibayarkan secara bertahap melalui tiga termin.

"Yang Rp1 triliun itu tidak langsung dibayarkan begitu kontrak ditandatangani. Maka dibagi menjadi tiga termin. Termin pertama biasanya 20-30%, kemudian termin kedua, termin ketiga," katanya.

Menurut Dedi, kondisi tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang diatur dengan sistem termin pembayaran, agar pembangunan tetap terkendali.

"Kalau diberikan uang langsung, bagaimana kalau nanti uangnya diserap tapi pekerjaannya tidak ada? Ini akan menjadi masalah hukum bagi penyelenggara kegiatan seperti kepala PU," katanya.

Dedi menegaskan Pemprov Jabar berkomitmen mengutamakan penggunaan anggaran untuk kegiatan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi publik. Ia menargetkan saldo kas daerah Jawa Barat pada akhir 2025 bisa turun signifikan seiring percepatan penyerapan anggaran.

"Kalau hari ini masih ada angka Rp2,5 triliun, nanti di tanggal 30 Desember jumlah itu akan menyusut. Saya berharap saldonya bisa di bawah angka Rp2,5 triliun. Tidak di bawah angka Rp50 miliar. 'Nuhun-nuhun' kalau saldonya 0," ucapnya.

Pernyataan Dedi ini muncul setelah Purbaya menyoroti fakta bahwa sebagian dana mengendap di daerah bukan dalam bentuk deposito, melainkan giro, yang dianggap lebih merugikan bagi keuangan daerah.

"Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposito tapi di giro, malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan. Kenapa di giro? Pasti nanti akan diperiksa BPK itu," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Kamis (23/10).

Menurut Pemprov Jabar, pernyataan terbaru Purbaya ini bertolak belakang dengan komentar sebelumnya yang mempersoalkan deposito, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan soal pengelolaan kas daerah.