Rosan dan Purbaya Matangkan Skema Penyelesaian Utang Whoosh Sebelum ke Cina

Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada pagi ini. Salah satu isi pembahasannya adalah mematangkan skema penyelesaian utang Kereta Cepat Indonesia Cina Whoosh.

“Kami matangkan dulu di sini. Timnya akan bersama-sama dari Danantara dan juga Kementerian Keuangan,” kata Rosan usai bertemu Purbaya di Gedung Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (3/12).

 Rencananya Danantara pada bulan ini akan melakukan pertemuan langsung dengan pihak Cina membahas penyelesaian utang tersebut. “Kami penyamaan dulu dan penguatan sama-sama. Tapi intinya sangat positif meeting hari ini, sangat baik,” ujar Rosan.

Opsi Penyelesaian Utang KCIC

Pemerintah masih membahas skema yang akan digunakan untuk menyelesaikan utang KCIC. Rosan sebelumnya menyampaikan pemerintah akan menyalurkan anggaran pendapatan dan belanja negara alias APBN untuk menanggung sebagian biaya operasional Whoosh.

“Mengenai Whoosh ini, nanti ada porsi public service obligation (PSO) akan ditanggung oleh pemerintah,” kata Rosan di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (5/11).

Ketentuan tersebut merupakan implementasi undang-undang yang menetapkan penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi massal merupakan tanggung jawab negara. Kendati begitu, penyediaan sarana dan operasional layanan bisa dilaksanakan oleh badan usaha milik negara atau pihak usaha lainnya.

Di sisi lain, Purbaya sempat menegaskan sikapnya terkait penyelesaian utang Whoosh. Ia tetap tidak ingin APBN digunakan untuk pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung itu. "Kalau saya, mending nggak bayar," kata Purbaya di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11). 

Namun, Purbaya menegaskan Presiden Prabowo Subianto dan pihak terkait lainnya masih berdiskusi mengenai hal tersebut.

Prabowo sebelumnya mengatakan negara akan bertanggung jawab terkait penyelesaian utang kereta cepat Whoosh. Pemerintah, menurut dia, mampu membayar kewajiban pembayaran proyek senilai Rp 116 triliun dengan mencicilnya sebesar Rp 1,2 triliun per tahun.

Untuk membayar utang itu pemerintah akan mengambil anggaran dari uang sitaan koruptor. “Jadi nggak usah ribut. Kita mampu dan kita kuat. Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi saya hemat, nggak saya kasih kesempatan,” kata Prabowo usai meresmikan bangunan baru Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Selasa (4/11).