Kemenkeu Janji Permudah Penyaluran TKD ke Daerah Bencana

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mempermudah penyaluran transfer ke daerah atau TKD untuk pemerintah daerah yang terdampak bencana. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, mekanisme penyaluran TKD akan dibuat lebih praktis sehingga tidak memberatkan pemerintah daerah yang sudah kesulitan karena terdampak bencana.

“Kami akan menyederhanakan dan membuat syarat penyalurannya bisa jadi lebih otomatis,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Gedung Kemenko Perekonomian, Selasa (16/12).

Ia menjelaskan, kebijakan ini diterapkan hanya untuk kondisi tanggap darurat. Menurutnya, pemerintah akan memantau situasi dan perkembangan berikutnya sesuai dengan kondisi di lapangan.

Pemulihan Daerah Bencana Butuh Rp 51,8 Triliun

Pemerintah sebelumnya menghitung estimasi dana yang dibutuhkan untuk pemulihan setelah bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp 51,82 triliun. Kalkulasi ini merupakan hitungan bersama antara Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Kepala BNPB Letnan Jenderal (Letjen) TNI Suharyanto mengatakan, hitungan dana yang dibutuhkan untuk kerugian akibat banjir dan tanah longsor di tiga provinsi ini menyasar pada kerusakan permukiman dan infrastruktur utama.

Ia menjelaskan, kerusakan akibat banjir meluas ke berbagai fasilitas publik seperti jembatan, jalan, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, puskesmas, hingga pondok pesantren. Banjir juga menghancurkan ribuan hektare lahan pertanian, perkebunan, peternakan, serta sejumlah fasilitas perkantoran.

"Rumah-rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546 unit, baik yang rusak berat, hilang tersapu banjir, rusak sedang maupun rusak ringan," kata Suharyanto saat memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, sebagaimana disiarkan oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu (7/12), malam

Banjir dan tanah longsor juga mengakibatkan lebih dari 147 ribu rumah dan 405 jembatan di tiga provinsi terdampak rusak. Kejadian itu juga menghancurkan 199 fasilitas kesehatan, 701 fasilitas pendidikan, 420 rumah ibadah, 234 gedung/kantor, dan lebih dari seribu fasilitas umum lainnya

Suharyanto menyebut, pemulihan setelah bencana di Aceh membutuhkan anggaran hingga Rp 25,41 triliun. Anggaran itu mencakup pemulihan rumah warga, perbaikan jalan dan jembatan, fasilitas umum, serta pemulihan sektor ekonomi produktif yang mengalami kerusakan.

Sementara itu, estimasi anggaran untuk menangani kerusakan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat masing-masing adalah Rp 12,88 triliun dan 13,53 triliun. Suharyanto menekankan nominal anggaran itu masih dapat diperbarui seiring tim BNPB di lapangan melengkapi dan memverifikasi data kerusakan.