Pemerintah akan Bentuk KEK Keuangan di Bali, Ada Opsi Dikelola Danantara

Pemerintah masih menggodok konsep pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sektor Keuangan atau Indonesia Financial Center yang rencananya akan dibangun di Bali. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, regulasi mengenai hal ini masih dimatangkan. 

“Kami sedang siapkan regulasinya dan juga berapa jauh regulasi itu mengakomodasi apa yang diminta pendirian daripada financial center atau family office,” kata Airlangga di kantornya, dikutip Selasa (28/4). 

Airlangga menjelaskan, financial center ini tak akan dikelola pemerintah. Namun, ia tak menutup kemungkinan Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengelolanya. 

Di sisi lain, CEO Danantara, Rosan Roeslani menyebut Airlangga telah memberi arahan untuk segera melakukan pengkajian perihal Indonesia Financial Center ini. Namun, ia tak menyebut tenggat waktunya.

“Akan dibentuk suatu badan otoritas dan Satgas untuk membantu pembentukkan dari Indonesia Financial Center ini, ya,” kata Rosan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (28/4). 

KEK Jadi Penunjang Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diharapkan dapat menjadi salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi yang baru. Pemerintah berharap hal ini dapat dicapai melalui percepatan industrialisasi, peningkatan nilai tambah, dan penguatan struktur ekonomi di berbagai wilayah.

Pemerintah mencatat realisasi pertumbuhan investasi pada kuartal I 2026 mencapai Rp 498,79 triliun, tumbuh 7,22% secara tahunan. Realisasi ini menyerap tenaga kerja sebanyak 706.569 orang atau naik 18,93% secara tahunan.

Dari keseluruhan investasi, sektor hilirisasi tetap menjadi kontributor terbesar mencapai 30% dari total investasi. Salah satunya, menurut Airlangga, didorong  kebutuhan adanya pusat data (data center) di Indonesia dalam era kecerdasan artifisial (AI) dan quantum computing seperti sekarang ini.

Terdapat dua lokasi KEK yang dapat menjadi landing point dalam pembangunan data center di Indonesia yaitu Batam dan Bitung.

“Jadi data center ini adalah salah satu peluang. Oleh karena itu, kami minta kepada BUPP (Badan Usaha Pembangun dan Pengelola) untuk terus memonitor, dan juga karena Pak Presiden Prabowo pernah mengatakan bahwa kita perlu fine tuning KEK-KEK yang sudah ada dengan fasilitasnya,” ujar Airlangga.

Pada 23 April lalu, Kemenko Perekonomian telah melaksanakan High-Level Roundtable Discussion Link and Match Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di KEK bersama Menteri Ketenagakerjaan.

Setiap BUPP didorong untuk mengoptimalkan kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya dalam mengidentifikasi serta menyampaikan kebutuhan tenaga kerja di masing-masing KEK, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pelatihan vokasi yang tepat sasaran.