Benarkah Indonesia Berisiko Mengulang Krisis Ekonomi 1998?

Nilai tukar rupiah melemah hingga menembus 17.700 per dolar AS, level terlemah sepanjang sejarah dan melampui posisi saat krisis 1998. Majalah The Economist dalam sebuah artikel terbarunya bahkan menyebut ekonomi Indonesia tengah berada di jalur yang berisiko dan mengingatkan krisis yang pernah terjadi pada 1998. 

Namun, benarkah ekonomi Indonesia menuju krisis, seperti 1998?

”Indonesia, the Biggest Muslim-Majority Country, is On a Risky Path” dan ”Indonesia’s  

Ekonom Universitas Indonesia Moh. Ikhsan menilai, kondisi ekonomi Indonesia saat ini belum berada di ambang krisis seperti 1998. Namun, ia mengingatkan adanya sinyal darurat yang tidak boleh diabaikan karena berbagai pola pelemahan tata kelola mulai menyerupai situasi menjelang krisis ekonomi 1997–1998.

“Jadi Indonesia menuju jurang? Jawaban saya ini belum, tapi pintu keluarnya sedang menutup. Jadi Indonesia belum di tepi jurang, tapi sejarah tidak sedang diam, ia sedang berbisik,” ujar Ikhsan dalam diskusi ”Menakar Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?” Jumat (22/5). 

Menurutnya, pola yang terlihat saat ini menunjukkan gejala yang mirip dengan periode sebelum krisis 1998, mulai dari melemahnya kredibilitas fiskal, dominasi retorika dibanding reformasi nyata, hingga meningkatnya toleransi terhadap pelanggaran aturan.

“Bisikannya semakin keras. Pola yang kita lihat hari ini, perlemahan kredibilitas fiskal, retorika menggantikan reformasi, dan toleransi terhadap pelanggaran aturan, adalah pola yang sama mendahului krisis 1997-1998," kata dia. 

Ikhsan juga menyoroti persoalan tata kelola yang dinilai mulai mengabaikan aturan main dan melemahkan institusi independen negara. Ia menyebut tekanan terhadap bank sentral, otoritas statistik, hingga lembaga audit seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap data dan kebijakan pemerintah.

Selain itu, ia mengkritik ekspansi fiskal yang tidak diimbangi disiplin penerimaan negara, sementara ekonomi global sedang menghadapi tekanan. Menurutnya, proyek-proyek prestisius yang dijalankan tanpa analisis kelayakan yang ketat juga mengingatkan pada pola kebijakan menjelang akhir 1990-an. 

Meski demikian, Ikhsan menegaskan kondisi Indonesia saat ini masih jauh lebih baik dibanding masa krisis 1998. Cadangan devisa dinilai masih aman, sektor perbankan lebih kuat setelah reformasi pasca-krisis, dan sistem nilai tukar mengambang membantu menyerap guncangan. 

“Indonesia 2026 bukan Indonesia tahun 1997. Kita punya buffer yang nyata. Cadangan devisa cukup, sistem bank lebih sehat, kelas menengah cukup besar, dan institusi demokrasi meski sedang diuji masih berdiri,” jelasnya. 

Namun ia mengingatkan bahwa krisis sering kali datang bukan dari indikator ekonomi yang sedang diawasi, melainkan hilangnya kepercayaan pasar terhadap institusi negara. Ketika kepercayaan melemah, capital outflow meningkat, biaya utang naik, nilai tukar tertekan, investasi tertunda, dan pertumbuhan ekonomi melambat.

“Banyak negara jatuh bukan karena indikator ekonomi awal buruk, tapi karena denial, institutional weakening, dan hilangnya kepercayaan,” katanya.

Ikhsan menilai, pemerintah masih memiliki peluang untuk menghindari krisis jika segera melakukan reformasi nyata, bukan sekadar retorika politik. Ia menekankan pentingnya memulihkan kredibilitas data, menjaga disiplin fiskal, menunda proyek-proyek yang tidak layak secara ekonomi, serta menghormati aturan dan institusi negara.

“Tak ada negara yang menyelamatkan dirinya dengan pidato. Nasionalisme saja tidak cukup. Blaming asing atau aseng, atau pasar tidak menyelesaikan masalah struktural,” ujarnya.  

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, kritik The Economist terhadap sejumlah program unggulan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) cukup berdasar. Kedua program tersebut menyedot anggaran paling besar dan menjadi beban negara, tetapi dilakukan dengan “reverse planning”.

“Apa itu reverse planning? Diputuskan dulu, mulai jalan sambil diperbaiki. Dan ini terlihat dari program-program yang lain,” ujar Wijayanto. 

Ia mencontohkan perubahan konsep badan ekspor yang kemudian menjadi PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Menurutnya, konsep awal DSI sebagai agen ekspor sempat berubah menjadi lembaga monitoring sebelum akhirnya kembali diarahkan sebagai badan ekspor.

“Nah kalau ini menjadi karakter dan merubah karakter itu tidak mudah. Maka sepanjang tahun, selama lima hingga sepuluh tahun ke depan, kita akan menghadapi Indonesia yang sangat dinamis,” katanya.

Wijayanto menilai, kondisi kebijakan yang berubah-ubah akan menyulitkan pemerintah menjalankan agenda pembangunan secara konsisten dan menciptakan ketidakpastian bagi dunia usaha maupun investor.

Ia juga menyoroti tantangan fiskal yang disebut dalam laporan The Economist, termasuk potensi penurunan peringkat utang (downgrade rating) Indonesia. Menurutnya, perhatian khusus diberikan pada rasio pembayaran bunga utang pemerintah terhadap penerimaan negara yang dinilai sudah berada pada level mengkhawatirkan. 

“Kalau di-downgrade dari triple B ke triple B minus, hitungan kasar saya, suku bunga SBN bisa naik hingga 1%. Lalu suku bunga korporasi akan naik lebih tinggi lagi. Jadi ini akan membebani ekonomi kita,” ujarnya.