Defisit APBN Berpotensi Lampaui 3% PDB Jika Pemerintah Tak Gubris Masalah Fiskal

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga April 2026 mencapai Rp 164,4 triliun, turun dibandingkan bulan sebelumnya Rp 240,1 triliun. Namun, Ekonom Vid Adrison menilai situasinya bisa berbalik hingga defisit melampaui batas 3% jika pemerintah tetap denial atau menyangkal adanya masalah pada kondisi fiskal.

“Pergerakan rupiah sangat tergantung dari respons pemerintah,” kata Vid, saat ditemui usai diskusi terbuka Aliansi Ekonom Indonesia di Jakarta, pada Sabtu (23/5).

Menurut dia, pemerintah perlu mengembalikan kepercayaan investor untuk memperkuat rupiah. Namun, pemerintah sejauh ini tidak mengakui adanya masalah pada fiskal dan ekonomi domestik.

“Kalau orang percaya dengan perekonomian, maka mereka tidak akan khawatir untuk menyimpan asetnya dalam mata uang tersebut," ujar dia. 

Kepercayaan investor, menurut dia, dibentuk oleh catatan kinerja pemerintah. Dengan kinerja yang baik, maka ekspektasi ke depan juga demikian.

Di sisi lain, konflik yang masih berlangsung antara AS-Israel dan Iran juga rentan meningkatkan defisit APBN. Ketegangan tersebut berimbas pada kenaikan harga bahan bakar minyak dunia, yang berpengaruh pada besaran subsidi energi Indonesia yang ditanggung APBN.

Sedangkan jika kenaikan harga ini dibebankan pada masyarakat, akan berisiko menurunkan daya beli. 

“Artinya, di sisi lain pemerintah harus memotong anggaran lainnya, sehingga punya kemampuan untuk membantu masyarakat yang berdampak negatif,” kata Vid.

Salah satu pos yang dapat dialihkan adalah anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada pekan lalu menyampaikan rencana pemangkasan anggaran MBG menjadi Rp268 triliun dari semula Rp335 triliun.  

Namun. angka tersebut sama dengan pagu anggaran yang sejak awal dirancang Badan Gizi Nasional untuk MBG pada 2026. 

Dia mengatakan, hanya sebagian kelompok masyarakat yang menyatakan kekhawatiran soal kebutuhan makan yang cukup. Dengan begitu, program MBG bisa difokuskan pada kelompok-kelompok yang memang membutuhkan. 

“Uangnya lebih sedikit (dikeluarkan), janji terpenuhi, anggaran untuk melayani publik tersedia,” ujarnya.