Efektif Tekan Konsumsi Pertalite, Pemerintah Perpanjang WFH ASN

Pemerintah memutuskan memperpanjang kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini dinilai efektif menekan mobilitas dan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertalite.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, evaluasi penerapan WFH selama dua bulan terakhir menunjukkan hasil positif. Salah satunya tercermin dari penurunan konsumsi Pertalite pada April 2026.

“Jadi yang pertama tadi kita evaluasi terkait WFH, work from home, dalam dua bulan, dan terlihat hasilnya cukup baik, di mana juga terjadi penurunan penggunaan Pertalite di bulan April mendekati 9%,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (26/5).

Dengan hasil evaluasi tersebut, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan WFH di lingkungan pemerintahan “Oleh karena itu tadi diputuskan untuk dilanjutkan,” kata dia.

Ia menjelaskan, perpanjangan kebijakan akan dituangkan dalam surat edaran (SE) baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Kebijakan serupa juga akan diterapkan di pemerintah daerah, BUMN, hingga sektor swasta.

“Terkait dengan ASN nanti, Ibu Menpan akan memperpanjang atau membuat SE baru terkait dengan PanRB. Kemudian untuk daerah dari Pak Mendagri, kemudian untuk BUMN, kemudian kepala badan pengatur daripada BUMN, dan swasta nanti dari Pak Menaker,” kata Airlangga.

Dalam rapat koordinasi tertbatas (rakortas) tersebut, pemerintah juga menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi untuk semester II 2026, mulai dari diskon transportasi, insentif tiket pesawat, program magang nasional, hingga insentif perpajakan bagi penulis buku.

Pemerintah sebelumnya menerapkan skema WFH bagi ASN sehari dalam satu minggu dalam rangka penghematan energi untuk mengantisipasi dampak perang Iran. Airlangga mengatakan, ASN akan bekerja secara WFH setiap Jumat setiap mulai April 2026. 

“Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat,” kata Airlangga dalam konferensi pers secara daring, pada Selasa (31/3) malam. 

Ia menuturkan, kebijakan ini akan diatur melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Kebijakan ini juga disebut untuk mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital. 

Pemerintah juga membatasi penggunaan kendaraan dinas 50% kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik.  “Dan mendorong menggunakan transformasi publik jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik,” kata Airlangga. 

Selain itu, pemerintah juga memangkas perjalanan dinas dalam dan luar negeri. Untuk perjalanan dinan dalam negeri dipangkas 50%, sedangkan luar negeri 70%.  

“Khusus untuk daerah, ada imbauan penambahan jumlah hari durasi waktu dan cakupan daripada ruas jalan dalam car free day sesuai dengan karakter masing-masing dan ini akan diatur oleh SE dalam negeri,” kata Airlangga.