BPH Migas mengungkapkan bahwa aturan pembatasan Pertalite masih dibahas di Kemenko Perekonomian, salah satunya terkait kriteria kendaraan yang bisa membeli berdasarkan CC mesin.
BPH Migas melaporkan bahwa penyaluran BBM subsidi pada 2023 melebihi kuota atau overkuota lantaran belum selesainya revisi aturan yang akan membatasi penjualan solar dan Pertalite.
Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman menyambut usulan penggantian bahan bakar minyak (BBM) subsidi Pertalite ke kualitas yang lebih baik, dalam hal ini Pertamax.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan revisi Perpres No. 191 Tahun 2014 untuk mengatur pembatasan Pertalite belum bisa rampung Juni ini seperti yang ditargetkan Kementerian ESDM.
Pertamina mendukung program Fuel Card 5.0 yang berlaku di Kota Batam sebagai salah satu upaya pencegahan penyelewengan BBM bersubsidi jenis Pertalite yang sejalan dengan progam subsidi tepat.
BPH Migas dan Pertamina memastikan bahwa Pertalite masih didistribusikan secara normal melalui SPBU usai ditemukannya sejumlah SPBU Jakarta yang menggantinya dengan Pertamax Green 95.
Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut pemerintah akan mempertimbangkan kondisi geopolitik dan dampaknya terhadap harga minyak terkait rencana pembatasan Pertalite.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan bahwa belum rampungnya aturan pembatasan BBM bersubsidi, Pertalite dan solar, lantaran pemerintah terkendala data calon konsumen yang berhak.
Pembatasan BBM bersubsidi, Pertalite dan Biosolar, dinilai sulit untuk diterapkan. Ada sejumlah tantangan terkait implementasi kriteria konsumen yang berhak membelinya.