RI Terjebak 33 Tahun Jadi Negara Kelas Menengah, Bisa Keluar Berkat Prabowo?

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,8% hingga 6,5% pada 2027. Hal ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) yang telah berlangsung selama 33 tahun.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, Indonesia sebenarnya telah keluar dari kategori negara berpendapatan rendah sejak 1993. Namun hingga kini, Indonesia belum berhasil naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi.

“Indonesia sudah terlalu lama masuk dalam jebakan pendapatan menengah. Sejak tahun 1993, Indonesia memang sudah keluar dari kategori low income tetapi belum mampu melompat menjadi negara berpendapatan tinggi,” ujar Rachmat dalam rapat bersama DPR RI, Rabu (10/6). 

Ia menilai,krisis ekonomi 1998 dan pandemi COVID-19 menjadi bukti bahwa fondasi ekonomi nasional masih rentan terhadap guncangan global. Karena itu, pemerintah menilai akselerasi pertumbuhan ekonomi menjadi kebutuhan mendesak.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tinggi diperlukan untuk memperbesar kapasitas produksi nasional, meningkatkan pendapatan per kapita, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat daya saing industri nasional.

 “Tanpa akselerasi, target 2029 akan makin berat dicapai,” katanya.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, pemerintah menargetkan pendapatan per kapita penduduk Indonesia mencapai US$ 5.800 hingga US$ 5.840. Pendapatan tersebut diraih dengan asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,8% hingga 6,5%. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi pada 2029 ditargetkan mencapai 8% sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto. 

Adapun untuk mencapai seluruh target tersebut, pemerintah menyiapkan Program Prioritas Nasional (PKPN) yang terdiri atas 60 program dalam delapan klaster pembangunan.

Klaster tersebut meliputi pangan, energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, infrastruktur, ekonomi kerakyatan melalui pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. Rachmat menegaskan delapan klaster itu dirancang saling terhubung dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

 “Pangan berhubungan dengan gizi, gizi berhubungan dengan pendidikan, pendidikan terhubung dengan produktivitas, produktivitas terhubung dengan industri, industri menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah ingin menjadikan RKP 2027 sebagai ekosistem pembangunan yang terintegrasi, bukan sekadar kumpulan program tahunan/ 

Sebagai contoh, dalam pengembangan kawasan pangan terintegrasi, pemerintah tidak hanya fokus pada produksi pangan, tetapi juga memastikan standar mutu, pendampingan petani, peningkatan produktivitas kawasan, hingga dukungan infrastruktur dilakukan secara terpadu lintas kementerian dan lembaga. 

Pemerintah juga menilai pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen penggerak ekonomi desa. Program itu akan didukung digitalisasi, akses pembiayaan, penguatan rantai nilai, hingga pelatihan kelembagaan agar koperasi mampu menjadi motor ekonomi masyarakat.

Selain mengejar pertumbuhan, pemerintah juga menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada 2027. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6,5%, kemiskinan ekstrem ditekan hingga 0%, dan tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 4,3% sampai 4,87%.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan pertumbuhan ekonomi juga harus berkualitas dan merata antarwilayah. Rachmat menyebut pertumbuhan ekonomi daerah saat ini sangat beragam, mulai dari 4,1% hingga 24,2%. 

“Tidak ada alasan bahwa Indonesia tidak bisa tumbuh tinggi. Justru kalau tumbuh rendah, ini ada pertanyaan kenapa tumbuh rendah,” katanya. 

Meski demikian, ia mengingatkan pertumbuhan tinggi belum tentu otomatis menurunkan ketimpangan. Hal itu tercermin dari rasio gini di berbagai daerah yang masih bervariasi, mulai dari 0,2 hingga 0,42.

“Nah, dalam konteks seperti ini barangkali kita harus menata kembali pembangunan nasional kita,” katanya.