Prabowo Bakal Tinjau Proyek Digitalisasi Bansos pada Juli 2026 

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meninjau langsung pelaksanaan proyek digitalisasi perlindungan sosial dan pendataan bantuan sosial atau bansos yang tengah diuji coba di sejumlah daerah pada awal Juli 2026.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah telah menyepakati jadwal untuk mengusulkan kunjungan Presiden ke lokasi pelaksanaan program pada rentang 6 hingga 9 Juli 2026.

“Kami sudah sepakat, nanti kami usul pada Presiden untuk 6, 7, 8, dan 9 Juli beliau melihat nanti di apakah Surabaya, Banyuwangi dengan Bali, mana yang beliau pilih,” kata Luhut dalam konferensi pers di kantor DEN, Jakarta Pusat, Rabu (17/6).

Luhut, yang juga, merupakan Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) menuturkan, program digitalisasi pendataan sosial saat ini telah memasuki tahap uji coba di 42 kabupaten/kota. Salah satu daerah yang disebut telah mulai menjalankan sistem tersebut adalah Kabupaten Banyuwangi.

Ia menjelaskan pemerintah kini telah memahami berbagai persoalan yang muncul dalam proses pendaftaran dan integrasi data. Pengalaman dari proyek percontohan tersebut akan menjadi bekal sebelum sistem diterapkan secara lebih luas.

“Ada 42 kabupaten sebagai piloting dan yang kemarin satu kabupaten di Banyuwangi yang sudah jalan. Jadi sekarang itu kami sudah paham anatomi masalah di pendaftaran, kemudian didigitalisasi berbasis AI (akal imitasi),” kata dia.

Luhut mengungkapkan, pemerintah menargetkan seluruh daerah yang mengikuti program percontohan dapat menyelesaikan proses pendataan pada akhir Juli 2026. Dari tahapan itu, pemerintah akan memperoleh gambaran lebih akurat mengenai jumlah penerima manfaat yang akan masuk ke dalam sistem terpadu.

Luhut menyebut setelah tahap uji coba selesai, pemerintah menargetkan peluncuran secara nasional pada Oktober atau November 2026 dengan cakupan seluruh 541 kabupaten dan kota di Indonesia.

“Kita juga sepakat 42 kabupaten piloting ini kalau bisa akhir Juli mereka sudah menyelesaikan pendaftaran. Jadi kita tahu nanti berapa juta, itu 35 juta, dan nanti pada Oktober-November Presiden launching secara nasional 541 kabupaten,” katanya.

Ia berharap pada saat peluncuran nasional nanti sekitar 80% hingga 90% data sudah terintegrasi sehingga pemerintah memiliki basis data yang lebih akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan.

“Dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini,” kata Luhut.

Selain untuk penyaluran bansos, pemerintah berencana memanfaatkan sistem data terpadu tersebut untuk mendukung berbagai program pemerintah lainnya. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan kepada Presiden.

Luhut menilai, proyek digitalisasi dan integrasi data sosial tersebut berpotensi menjadi salah satu terobosan penting karena dapat meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial sekaligus memperkuat tata kelola data pemerintah.