Luhut: Kesalahan Penyaluran Bansos Anjlok dari 77% Menjadi di Bawah 10%

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut tingkat kesalahan penyaluran bantuan sosial atau bansos berhasil ditekan secara signifikan melalui penerapan sistem perlindungan sosial berbasis digital. Tingkat penyaluran yang tidak tepat sasaran kini turun menjadi di bawah 10% dari sebelumnya yang mencapai sekitar 77,6%.

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini tengah menjalankan proyek percontohan digitalisasi perlindungan sosial di 43 kabupaten/kota. Program ini merupakan bagian dari upaya memperbaiki basis data penerima bantuan sekaligus memastikan penyaluran bantuan lebih akurat.

Luhut mengungkapkan proses registrasi masyarakat ke dalam sistem digital terus berjalan. Potensi efisiensi dari digitalisasi perlindungan sosial ini dinilai sangat besar, baik dari sisi ketepatan sasaran maupun penghematan anggaran negara.

“Per hari itu bisa ada 100.000 orang yang mendaftar, teregistrasi. Jadi sekarang berproses sedang jalan,”  kata Luhut di kantornya, Rabu (24/6). 

Menurut Luhut, salah satu daerah percontohan yang telah menunjukkan perkembangan adalah Banyuwangi. Hasil dari proyek tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi sebelum pemerintah melakukan uji coba yang lebih luas.

“Lihat hasil Banyuwangi ini kan sebentar lagi selesai. Sekarang ini sedang di 43 kabupaten sedang kerja. Nanti Menteri Sosial akan menentukan kapan kita menguji coba hasilnya ini. Tapi saya kira dalam waktu beberapa bulan ini,” katanya.

Di sisi lain, Luhut menilai transformasi digital dalam sistem perlindungan sosial tidak hanya meningkatkan akurasi data penerima bantuan, tetapi juga berpotensi mengurangi praktik penyimpangan dan korupsi dalam tata kelola pelaksanaan program pemerintah.

“Government Technology ini akan pasti mengurangi korupsi. Dan ini teknologi dan semua ini dibuat anak-anak Indonesia,” kata Luhut.