PMI Manufaktur Jeblok, Proyek APBN hingga Danantara Diminta Serap Produk Lokal

Gabungan Industri Mesin dan Logam Indonesia (GAMMA) mendorong pemerintah mempercepat realisasi belanja negara dan proyek-proyek strategis untuk menyerap lebih banyak produk dalam negeri. 

Langkah ini dinilai penting menyusul melemahnya aktivitas manufaktur Indonesia yang tercermin dari Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur yang kembali berada di zona kontraksi.

Ketua Umum GAMMA, Dadang Asikin, mengatakan kontraksi PMI menjadi sinyal perlambatan aktivitas manufaktur nasional yang perlu segera direspons melalui kebijakan yang mampu mengembalikan kepercayaan dunia usaha, meningkatkan utilisasi kapasitas produksi, serta menjaga keberlangsungan lapangan kerja.

Fase ini dinilai bisa menjadi momentum untuk mempercepat pembangunan nasional dan mengakselerasi proyek dengan dampak ganda atau multiplier effect bagi industri dalam negeri. 

Proyek yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Proyek Strategis Nasional (PSN), program Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga investasi Danantara harus mengutamakan penggunaan produk dan jasa manufaktur lokal. 

"Percepatan realisasi proyek tersebut akan meningkatkan permintaan terhadap produk baja, permesinan, peralatan industri, fabrikasi logam, pressure vessel, boiler, struktur baja, serta berbagai komponen manufaktur yang diproduksi industri nasional," ujar Dadang dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (3/7).

Industri mesin dan logam merupakan tulang punggung rantai pasok nasional yang menopang berbagai sektor strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, energi, manufaktur, pertambangan, minyak dan gas, hingga transportasi. 

Meningkatnya permintaan proyek akan berdampak pada naiknya utilisasi kapasitas industri, menjaga penyerapan tenaga kerja, memperkuat rantai pasok domestik, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain mempercepat belanja pemerintah, Dadang juga meminta pemerintah memperkuat implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada seluruh proyek pemerintah, BUMN, dan Danantara. 

Di sisi lain, pemerintah juga dinilai perlu menjaga iklim usaha melalui pengawasan terhadap praktik impor yang tidak adil serta pemberantasan produk impor yang tidak memenuhi ketentuan. Insentif bagi industri yang berinvestasi pada teknologi, peningkatan produktivitas, dan pengembangan sumber daya manusia juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing industri nasional.