Purbaya Akui Pemerintah Hadapi Tantangan Logistik dalam Implementasi MBG
Membuat ringkasan dengan AI Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui, pemerintah menghadapi tantangan logistik dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu disampaikan Purbaya saat menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7).
Bendahara negara ini mengakui rantai pasok hingga jalur distribusi menjadi hambatan dalam pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Tantangan awal dalam eksekusi program ini bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal,” kata Purbaya.
Menghadapi hal itu, Purbaya mengatakan, pemerintah mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, BUMDES, UMKM, serta penyediaan lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari pertani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG.
Hal itu, menurut dia, menjadi langkah konkret pemerintah untuk kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik.
Purbaya juga memastikan, anak buahnya akan mengawasi SPPG dalam rangka mengontrol anggaran pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hal itu telah disepakati bersama dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang.
“Rupanya kadang-kadang mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, ‘kalau gitu ya udah yang ngawasin daerah biar saja Kementerian Keuangan’,” kata Purbaya akhir bulan lalu.
Purbaya menuturkan, Kemenkeu akan membentuk tim, yang dapat diambil dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan juga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu.
“Nanti akan kami bentuk tim untuk monitor di seluruh kabupaten/kota seperti apa. Kalau jelek ya, bilang jelek. Kalau rekomendasi tutup ya tutup. Jadi, pengawasannya akan lebih terstruktur,” kata Purbaya.
Purbaya menuturkan, terbentuknya tim dari Kemenkeu akan mengikis kemungkinan konflik kepentingan di tubuh BGN.
Ia menyebut tim ini mulai beroperasi pada awal Juli 2026. Nantinya, akan dilakukan evaluasi dalam kurun waktu dua bulan sekali.
“Ini kan tiap hari pasti akan mulai jalan kan, mulai minggu depan sudah jalan. Saya pikir dua bulan sekali kita akan evaluasi dari tempat kita, kita ngasih masukan ke kepala BGN. Ini permintaan kepala BGN juga, jadi bukan saya mau ikut campur,” kata Purbaya.
Di sisi lain, Purbaya menyebut BGN juga tetap melakukan efisiensi pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Bendahara negara menyebut, efisiensi yang dilakukan BGN akan membuat anggaran MBG berada di bawah Rp 268 triliun.
“Nanti akan di bawah itu (Rp 268 triliun). Tapi untuk detail nanti biar kepala BGN yang melaporkan,” kata Purbaya.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
