SMF Prediksi Bunga Acuan BI Naik hingga 6,75%, Permintaan KPR Berpotensi Lesu

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF melihat Bank Indonesia (BI) masih berpotensi menaikkan suku bunga acuan hingga 6,75% pada akhir 2026. Hal ini akan mendorong kenaikan biaya dana (cost of fund) perbankan dan berdampak pada melambatnya permintaan kredit pemilikan rumah (KPR).

Chief Economist SMF Martin Daniel Siyaranamual mengatakan, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, tingginya kebutuhan belanja pemerintah, serta meningkatnya kebutuhan pendanaan menjadi faktor yang dapat mendorong BI mengambil kebijakan moneter yang lebih ketat.

“Berdasarkan proyeksi kami, BI Rate pada akhir 2026 bisa mencapai 6,75%. Ini memang skenario yang relatif pesimistis, tetapi tetap menjadi kemungkinan yang perlu diantisipasi," kata Martin dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (22/7). 

Menurut Martin, kenaikan BI rate akan berdampak langsung terhadap biaya dana perbankan. Imbasnya, bunga KPR berpotensi meningkat sehingga masyarakat akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan membeli rumah.

“Implikasinya adalah cost of fund naik. Kalau biaya dana naik, suku bunga KPR juga akan lebih mahal. Permintaan terhadap rumah dan KPR berpotensi tertekan,” kata dia.

Martin menjelaskan, tantangan tersebut tidak hanya dihadapi perbankan, tetapi juga lembaga pembiayaan seperti SMF yang mengandalkan penerbitan surat utang sebagai sumber pendanaan.

Ia menyebut, kenaikan imbal hasil surat utang negara akan membuat biaya penerbitan obligasi ikut meningkat karena surat utang pemerintah menjadi acuan dalam penetapan tingkat kupon obligasi korporasi.

“Kalau imbal hasil surat utang negara naik, kami juga harus menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi saat menerbitkan obligasi. Itu membuat biaya pendanaan ikut meningkat,” katanya.

Di sisi lain, Martin menilai kondisi ekonomi Indonesia secara umum masih cukup baik. Pertumbuhan ekonomi masih ditopang oleh belanja pemerintah dan investasi. Namun, tekanan dari pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan biaya pendanaan, dan perlambatan penjualan rumah menurutnya menjadi tantangan yang harus diantisipasi.

“Ekonomi Indonesia masih baik, tetapi memang penuh tantangan. Yang menjadi kunci adalah bagaimana beradaptasi dengan kondisi tersebut,” kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi kondisi tersebut. Salah satunya dengan memperkuat peran sebagai penyedia likuiditas bagi perbankan agar penyaluran KPR tetap berjalan.

Ananta mengatakan, kebutuhan pendanaan jangka panjang akan semakin penting di tengah potensi kenaikan suku bunga. Pasalnya, kredit perumahan umumnya memiliki tenor hingga 20 tahun, sementara sumber pendanaan perbankan sebagian besar berjangka pendek.

“Kami melihat dukungan likuiditas kepada perbankan semakin dibutuhkan, baik melalui pembiayaan maupun sekuritisasi aset KPR. Tujuannya agar bank tetap memiliki ruang untuk menyalurkan kredit perumahan meski kondisi pasar sedang menantang,” kata dia.

Hingga Juni 2026, SMF telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 14,09 triliun. Secara akumulatif sejak berdiri, pembiayaan yang telah disalurkan mencapai Rp 141,61 triliun. Selain itu, SMF juga tercatat telah memfasilitasi 17 transaksi sekuritisasi aset KPR dengan nilai mencapai Rp 14,21 triliun, sebagai upaya menjaga likuiditas sektor pembiayaan perumahan.

Kendati memproyeksikan tantangan masih berlanjut hingga akhir tahun, SMF membidik laba bersih sebesar Rp 568 miliar pada 2026.