Dana Asing Mulai Masuk Lagi ke SBN dan SRBI, Capai Rp 195 Triliun per Juni 2026

PARAPAT. Bank Indonesia (BI) menyatakan dana asing yang masuk ke Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) pada periode Januari-Juni 2026 mencapai Rp 195 triliun atau lebih dari US$ 10 miliar. Masuknya dana asing ini antara lain didorong oleh kebijakan BI menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 100 bps sejak akhir Mei lalu.

"Alhamdulillah kami menaikkan 100 basis poin (bps) sejak RDG Mei, Juni. Dalam satu bulan naik 100 bps maka yang terjadi adalah penyesuaian atau repricing aset-aset domestik kita SBN dan SRBI, ujar Pejabat Gubernur Sementara (PGS) Bank Indonesia Destry Damayanti, dalam sambutan yang dilakukan secara daring di pertemuan dengan redaktur media massa di Parapat, Sumatra Utara, Jumat (31/7).

BI telah menaikkan BI Rate sebesar 50 bps pada 20 Mei 2026 kemudian dilanjutkan dengan kenaikan sebesar 25 bps pada 9 Juni 2026 dan 25 bps pada 18 Juni 2026. 

Menurut Destry, masuknya dana asing yang cukup besar itu sangat penting untuk memperkuat cadangan devisa dan menambah likuiditas di pasar keuangan. Ia juga berharap hal itu akan membantu nilai tukar rupiah agar lebih stabil. 

Cermati Ketidakpastian Global

Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juli, BI mempertahankan suku bunga acuannya di level 5,75%. Destry mengatakan BI melakukan hal tersebut untuk merespons tantangan jangka pendek dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi.

Destry menyebut kondisi global masih dilingkupi ketidakpastian yang sangat tinggi dengan konflik di Timur Tengah yang menyebabkan gejolak di pasar energi dan pasar keuangan. BI juga mencermati kebijakan bank sentral Amerika Serikat atau The Fed.

Meski pada pertemuan terakhir Federal Open Market Committee (FOMC) The Fed mempertahankan suku bunga acuannya. Namun, pernyataan Bos The Fed Kevin Warsh menunjukkan mereka menekankan pada situasi ekonomi yang terus mengalami tekanan. 

"Global akan menghadapi situasi higher for longer baik suku bunga maupun T Bonds (obligasi pemerintah). Tekanan di energy market akan berdampak pada negara-negara di dunia termasuk Indonesia, kebijakan BI juga akan terdampak," ujarnya. Karena itu, BI harus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi. 

Pengendalian Inflasi

Pada kesempatan tersebut, Destry juga menyebutkan BI mencermati inflasi pangan (volatile food) yang sudah berada di atas 5%. Untuk mengendalikan inflasi, BI bekerja sama dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) lewat Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). GPIPS merupakan transformasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Implementasi GPIPS telah menunjukkan hasil yang positif di berbagai daerah. Hingga Juli 2026, realisasi program optimalisasi Good Agricultural Practices (GAP) mencapai 242 program atau 137,50% dari target nasional. Kerja Sama Antar Daerah (KAD) juga melampaui target dengan realisasi 267 nota kesepahaman atau 176,82% dari target.

Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) mencapai 785 program atau 303,09% dari target. Adapun Gerakan Pasar Murah (GPM) terlaksana sebanyak 10.669 kegiatan atau 67,22% dari target tahunan dan akan terus diakselerasi hingga akhir tahun.