BGN: Anggaran MBG Sudah Dipakai Rp 177 Triliun hingga 27 Agustus 2026
Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 27 Agustus 2027 mencapai Rp 177 triliun. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, realisasi ini setara dengan 56% dari pagu awal anggaran MBG 2026 sebesar Rp 268 triliun.
Ia menjelaskan, BGN sebelumnya telah melakukan penyisiran dan efisiensi terhadap anggaran MBG 2026. Pagu angggaran Rp 268 triliun, dipangkas menjadi Rp 229 triliun.
“Dari Rp 229 triliun itu terpakailah Rp 177 triliun. Jadi dari Rp 268 triliun menjadi Rp 229 triliun, ada efisiensi di situ,” kata Sudaryono, usai bertemu Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8).
Dengan demikian, dana yang telah digunakan mencapai sekitar 77% dari anggaran yang telah diefisiensikan Rp 229 triliun.
Selain membahas realisasi anggaran, Sudaryono mengatakan, pertemuannya dengan Purbaya turut membahas perbaikan tata kelola dan pelaporan keuangan MBG.
Ia menyebut, BGN akan mengintegrasikan sistem Eksis di Kementerian Keuangan dengan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) milik BGN. Langkah ini ditujukan untuk mengurangi proses pelaporan manual di tingkat dapur MBG.
“Kemudian connect antara sistem Eksis-nya di Kementerian Keuangan dengan SIPGN di tempat kami. Jadi ini intinya adalah yang tadinya manual-manual ini tidak boleh manual-manual lagi,” kata Sudaryono.
Sudaryono menyebut, BGN juga akan memberikan pelatihan kepada kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan akuntan di dapur-dapur MBG agar pelaporan keuangan dapat dilakukan melalui sistem dan pertanggungjawabannya lebih jelas.
Dalam pertemuannya dengan Purbaya tersebut, Sudaryono juga melaporkan perkembangan penataan SPPG. Dari 27.485 SPPG, sebanyak 27.022 telah ditetapkan untuk melayani sekolah penerima MBG.
Sementara itu, 463 SPPG masih di-suspend karena profilnya belum lengkap dan sejumlah persoalan lainnya. Dari jumlah tersebut, BGN menemukan tujuh dapur yang sudah lama tidak beroperasi atau bahkan tidak ada.
BGN kemudian menutup secara permanen tujuh dapur tersebut. Sementara pemeriksaan terhadap SPPG lainnya masih dilakukan untuk memastikan dapur yang tercatat benar-benar ada dan beroperasi.
Sudaryono mengatakan, BGN juga berencana mengaktifkan dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) secara bertahap mulai September 2026.
BGN menyebut, terdapat sekitar 2.700 dapur yang telah siap di wilayah tersebut. Namun, pembukaan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing wilayah. Sudaryono menyatakan tak akan meminta tambaham anggaran dengan penambahan tersebut.
“Insyaallah tidak perlu adanya penambahan anggaran, anggaran yang sekarang di 2026 ini insyaallah bisa kami maksimalkan tanpa ada penambahan anggaran,” kata Sudaryono.
