Kemenkeu Finalisasi Pengalihan Utang Whoosh dari Danantara

Ade Rosman
18 September 2026, 14:29
whoosh, utang, kemenkeu, danantara
ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/wsj.
Kereta Cepat Whoosh Jakarta Bandung melintas di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (16/9/2026). PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat, jumlah pelanggan KAI Group yang mencakup kereta wisata, LRT Jabodebek, kereta antarkota dan lokal, commuter, kereta bandara, hingga kereta cepat Whoosh sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 351.602.397 atau meningkat 7,09 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 328.311.868 pelanggan.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Kementerian Keuangan masih melakukan valuasi terhadap nilai saham konsorsium BUMN pemilik proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh),  PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Kepemilikan saham ini rencananya akan dialihkan dari Danantara ke pemerintah. 

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Evita Mantovani mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses pengambilalihan utang beserta aset Whoosh berjalan transparan serta terukur. Saat ini, proses yang tengah berjalan telah berada di tahap finalisasi, skema yang ditetapkan pun telah final. 

“Supaya pengalihan nanti berjalan dengan terencana, tepat dan juga bisa operasional, tentu diperlukan pemetaan beberapa aspek antara lain finansial, aspek bisnis, operasional dan tentu hukumnya,” kata Evita dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (18/9). 

Evita menuturkan, saat ini, Kemenkeu tengah melakukan due diligence atau uji tuntas serta melakukan valuasi nilai saham PSBI yang akan dialihkan secara paralel.  Ia juga memastikan, pelaksanaannya tidak melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung. 

“Penyusunan RPerpres juga sedang kami lakukan dan yang paling penting adalah koordinasi dengan BP BUMN dan BPI Danantara terus dilakukan,” kata Evita. 

Setelah resmi dilantik menjadi Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyatakan akan memeriksa kembali proses pengambilalihan utang Whoosh oleh Kemenkeu tersebut.

Proses tersebut sebelumnya berada di bawah penanganan Purbaya saat menjadi Menteri Keuangan, dan dijadwalkan memasuki tahap pengambilalihan pada Selasa (15/9).

Saat ditanya wartawan, Suahasil enggan memberikan jawaban pasti mengenai pengalihan penanganan utang perusahaan operator Whoosh itu. Ia hanya menyatakan akan mengecek lebih dulu perkembangan proses tersebut dalam waktu dekat. "Saya cek di kantor," kata Suahasil seusai dilantik Prabowo sebagai menkeu di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/9).

Pemerintah sebelumnya menyiapkan pengambilalihan penanganan utang KCIC oleh Kemenkeu melalui Special Mission Vehicle (SMV).

Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Roeslani mengatakan, pergantian menteri keuangan tidak akan menghambat proses pengalihan penanganan KCIC.

Dia mengatakan, akan segera berkoordinasi dengan Suahasil untuk melanjutkan langkah pengalihan utang tersebut. Rosan, yang juga menjabat menteri investasi dan hilirisasi itu menuturkan, Danantara menargetkan proses tersebut dapat diselesaikan pada pekan ini.

"Kami sudah janji bertemu Kamis atau Jumat pekan ini untuk menindaklanjuti beberapa hal yang tentunya berhubungan baik di Danantara maupun juga di Kementerian Investasi," kata Rosan pada kesempatan serupa.

"Ini tim langsung tetap bekerja, mudah-mudahan minggu ini bisa beres semua."

Purbaya sebelumnya mengungkapkan, kemungkinan SMV yang akan mengelola kewajiban Whoosh adalah Indonesia Investment Authority (INA) dan Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Setelah direstrukturisasi, menurut dia, utang Whoosh memiliki tenor pembayaran hingga 80 tahun. Sedangkan Cicilan per tahunnya mencapai Rp 1 triliun atau sedikit di bawahnya.

Dia pun memastikan ketersediaan dana yang dimiliki SMV untuk membayar utang tersebut. Purbaya menggambarkan, keuntungan yang bisa diperoleh satu SMV sudah dapat menutupi kewajiban pembayaran per tahun utang Whoosh.

“Kalau kita lihat, salah satu yang BUMN yang di bawah Kementerian Keuangan yang agak kecil saja untungnya Rp 3 triliun sampai Rp 4 triliun per tahun. Ada juga yang untung Rp 6 triliun sampai Rp 7 triliun. Jadi cukuplah, enggak ada masalah,” kata Purbaya, ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (9/9).

add katadata as preferred source
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Ade Rosman
Editor: Agustiyanti

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...