Pemerintah Klaim Daya Beli Masyarakat Tak Melemah, Warga Hobi Jalan-Jalan

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengklaim kondisi daya beli masyarakat Indonesia tidak melemah. Ia menuturkan, berdasarkan laporan yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) mematahkan asumsi bahwa daya beli masyarakat Indonesia melemah. 

Hal itu disampaikan Drajad usai bertemu dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (12/10). Dalam pertemuan tersebut, ia menyebut ditunjukkan sejumlah data yang menunjukkan daya beli masyarakat tidak melemah. 

“Tidak betul kalau daya beli di Indonesia itu melemah, ya. Salah, ya. Jadi daya beli tidak melemah, buktinya banyak,” kata Drajad, di kantor BPS, Jakarta, Senin (12/10).

Ia menyebut, salah satu tolok ukur yang membuat pemerintah menilai daya beli masyarakat tidak melemah yaitu pertumbuhan di angka transportasi dan pariwisata. Ia menuturkan, dari data BPS yang ditunjukkan padanya, pemerintah menilai konsumsi masyarakat berkaitan dengan jalan-jalan terhitung sangat tinggi. 

“Transportasi itu tinggi sekali, karena apa? Karena masyarakat kita rupanya sekarang banyak yang senang ‘halan-halan’, jalan-jalan, ya. Dan konsumsi jalan-jalan itu tinggi sekali. Restoran dan hotel juga, ya. Pariwisata meningkat apa, pariwisata meningkat sekali, ya,” kata dia. 

Drajad juga menyebut, faktor lainnya yang membuat pemerintah menilai daya beli masyarakat tidak melemah yakni dengan meningkatnya transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). 

“Transaksi QRIS itu peningkatannya sampai di atas 100%, ya. Ya, kalau transaksi QRIS meningkat drastis, itu kan nantinya memang banyak transaksi, banyak konsumsi,” katanya.

Ia menegaskan, tidak ada pelemahan daya beli masyarakat. Namun terdapat pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Salah satunya berupa pergeseran dari belanja secara langsung, menjadi belanja daring di marketplace. 

Di sisi lain, ia menuturkan, perekonomian di daerah yang meningkat. Ia menyebut sejumlah daerah bahkan tumbuh sangat bagus. Dari segi inflasi, ia menyebut terjadi karena didorong oleh faktor suplai. 

Ia menggambarkan, situasi inflasi saat ini lantaran daya beli bagus namun suplainya tidak mencukupi. 

“Daya belinya bagus, nih, tapi kita suplai-suplai cabai, suplai apa-apanya agak kurang. Atau mungkin kalau tadi ada inflasi elektronik, ya elektronik masih impor. Nah, ini yang akhirnya mendorong inflasi,” kata Drajad.

99 Kabupaten/Kota Tumbuh di Atas 5%

Pada kesempatan yang sama, Amalia menuturkan, berdasarkan data BPS terdapat 99 kabupaten/kota yang tumbuhnya di atas 5% selama September 2026. 

“Artinya, pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi nasional agregasi dari pertumbuhan ekonomi provinsi dan pertumbuhan ekonomi provinsi itu adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota,” kata Amalia. 

Selain itu, ia menuturkan, terdapat beberapa kabupaten/kota yang tumbuhnya di atas 8%. Ia menyebut Kendal sebagai salah satu contohnya, yang ditopang oleh industri manufaktur.

Kemudian, Batam juga tumbuh di atas 8% lantaran terdapat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batang. Gorontalo yang disebut pertumbuhannya di atas rata-rata ekonomi nasional. 

Amalia menuturkan, selain daerah yang berbasis tambang, ada pula daerah bukan basis tambang yang pertumbuhannya tinggi . Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan salah satunya yang disebut pertumbuhannya mendekati 7% karena meningkatkan produktivitas di sektor pertanian. 

"Jadi, tadi saya sampaikan yang perlu didorong adalah ekonomi Sumatra. Jawa, semua provinsi di Pulau Jawa sudah tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional. Beberapa provinsi masih tumbuh di bawah rata-rata nasional ini harus didorong dan kami sudah sampaikan informasinya kepada Pak Wamenko," kata Amalia.