Berita Daya Beli Indonesia Hari Ini - Info Terbaru dan Terkini

PMI Manufaktur Indonesia tetap stagnan selama bulan Oktober 2024 di angka 49,2, menunjukkan kondisi industri yang terpuruk, serta mengungkap daya beli masyarakat yang masih lemah.

Bank Indonesia mengumumkan pembaruan kebijakan mengenai KPR tanpa DP, memperpanjang insentif 0% uang muka untuk rumah dan kendaraan hingga akhir 2025 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Tokopedia dan TikTok Shop Tokopedia mencatatkan peningkatan transaksi di Indonesia bagian timur, meski ekonom menyoroti deflasi lima bulan berturut-turut.

DPR diusulkan mendapat tunjangan rumah fantastis sementara masyarakat umum terbebani iuran Tapera dan bakal memperberat defisit APBN yang kini terus meningkat.

Ekonom mengkritik rencana tunjangan rumah Rp 50 juta untuk anggota DPR, menyatakan ini tidak etis di tengah ekonomi yang sedang menurun dan semakin membebani APBN.

Presiden Jokowi menekankan deflasi maupun inflasi harus dikendalikan agar tidak merugikan banyak pihak. Ia meminta deflasi lima bulan berturut-turut dikaji penyebabnya.

Gaikindo mempertimbangkan untuk merevisi target penjualan mobil tahun ini di tengah menurunnya daya beli masyarakat.

Kondisi deflasi lima bulan beruntun sejak Mei mendapat perhatian Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurut dia, situasi ini harus dilihat dari banyak hal, bukan hanya persoalan daya beli masyarakat.

Deflasi lima bulan berturut-turut dinilai sebagai tanda daya beli turun. Apakah transaksi TikTok Shop Tokopedia turun?

Rencana pemotongan gaji pekerja untuk iuran program pensiun mendapat protes luas, dikhawatirkan akan mengurangi daya beli dan membebani kelas menengah.

Deflasi lima bulan beruntun berpotensi menggerus daya beli masyarakat, perkembangan industri, manufaktur hingga pelaku usaha. Jika ini terus berlanjut, maka ekonomi nasional bakal melambat.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menilai, pelemahan daya beli sejak awal tahun ini telah berdampak pada performa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM.

Banggar DPR menyarankan agar pemerintahan Prabowo mendiskusikan terlebih dahulu terkait rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada tahun 2025 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

BPS menegaskan penurunan impor barang konsumsi belum bisa menyimpulkan bahwa daya beli masyarakat menurut pada Agustus 2024.

Pemerintah berencana menggantikan BBM subsidi Pertalite dengan BBM rendah sulfur yang lebih ramah lingkungan, tetapi diperkirakan lebih mahal, berpotensi menaikkan inflasi dan mempengaruhi daya belI.