Berita Daya Beli Indonesia Hari Ini - Info Terbaru dan Terkini

Kinerja ekonomi dalam dua bulan pertama tahun ini belum menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Penerimaan pajak merosot dan impor konsumsi jeblok pada dua bulan pertama tahun ini.

Kebijakan insentif pemerintah selama Ramadan, mencakup diskon tarif tol dan tiket pesawat hingga himbauan pembayaran tunjangan hari raya atau THR untuk ojek online.

BPS mencatat IHK mengalami deflasi sebesar 0,48% secara bulanan atau 0,09% secara tahunan pada Februari 2025.

Ekonom menilai, situasi ekonomi menjelang Ramadan tahun ini tertekan karena daya beli yang melemah.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, deflasi beruntun di awal 2025 ini bukan dipengaruhi daya beli masyarakat.

Besarnya alokasi kebutuhan dasar menggambarkan kerentanan kelas menengah terhadap guncangan ekonomi, seperti inflasi atau kenaikan biaya hidup.

Pertumbuhan kredit melambat memasuki semester II 2024, seiring kondisi ekonomi global.

BPS mencatat pertumbuhan ekonomi sepanjang 2024 sebesar, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5.05%.

Pada Januari 2025, Indonesia mencatat inflasi tahunan sebesar 0,76% karena kebijakan diskon tarif listrik. Sejumlah ekonom menyebut kondisi inflasi yang rendah dan terdapat deflasi menunjukkan pele

Penjualan mobil yang stagnan di kisaran 1 juta unit terjadi sejak 2012. Pengusaha menilai pelemahan daya beli kelas menengah menjadi penyebabnya.

Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan baru mulai dari PPN 12%, opsen kendaraan hingga cukai minuman manis kemasan pada 2025.

Kritik terhadap rencana penerapan cukai minuman berpemanis pada semester II 2025 menyoroti kelas menengah yang belum tepat di tengah upaya pemulihan daya beli kelas menengah.

Mensos Saifullah Yusuf menegaskan komitmen penyaluran bansos yang tepat waktu pada 2025 untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat ekonomi.

Pemerintah berpeluang mengkajipengenaan PPN 12% terhadap barang mewah di 2025, jika kebijakan ini berdampak pada ekonomi mikro dan daya beli masyarakat.

Masyarakat Indonesia menyerukan penolakan terhadap kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025. Bahkan petisi penolakan sudah ditanda tangani oleh 150 ribu orang.