Berita Daya Beli Indonesia Hari Ini - Info Terbaru dan Terkini

Perputaran uang yang terserap judi online mencapai Rp 960 triliun per tahun.

Kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 2025 diperkirakan akan memperlambat pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia, mempengaruhi kualitas aset dan daya beli masyarakat.

Kenaikan tarif PPN menjadi 12% berpotensi menyebabkan inflasi. Masyarakat miskin yang paling merasakan dampaknya.

Indef memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 akan stagnan di angka 5%, dipicu oleh perlambatan daya beli dan kenaikan PPN menjadi 12%.

Rencana pemerintah menggelar tax amnesty jilid III menuai kritik karena memberi keringanan pada orang kaya, sementara masyarakat kelas menengah ke bawah terbebani tarif PPN 12%.

Pemerintah berencana menaikkan PPN menjadi 12% pada 2025, yang berpotensi meningkatkan biaya hidup masyarakat dan menurunkan daya beli.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia memperkirakan tingkat hunian atau okupansi hotel selama momen Natal 2025 dan Tahun 2025 turun 10% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Bapanas mencatat, harga beras, kedelai, daging sapi, dan telur ayam turun sepanjang bulan ini.

Pemerintah sedang memperdalam kajian untuk memberikan subsidi BBM dan listrik secara langsung kepada masyarakat agar lebih tepat sasaran.

BPS mencatat bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama ekonomi Indonesia di kuartal III 2024, meskipun adanya perlambatan dibandingkan periode sebelumnya.

PMI Manufaktur Indonesia tetap stagnan selama bulan Oktober 2024 di angka 49,2, menunjukkan kondisi industri yang terpuruk, serta mengungkap daya beli masyarakat yang masih lemah.

Bank Indonesia mengumumkan pembaruan kebijakan mengenai KPR tanpa DP, memperpanjang insentif 0% uang muka untuk rumah dan kendaraan hingga akhir 2025 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Tokopedia dan TikTok Shop Tokopedia mencatatkan peningkatan transaksi di Indonesia bagian timur, meski ekonom menyoroti deflasi lima bulan berturut-turut.

DPR diusulkan mendapat tunjangan rumah fantastis sementara masyarakat umum terbebani iuran Tapera dan bakal memperberat defisit APBN yang kini terus meningkat.

Ekonom mengkritik rencana tunjangan rumah Rp 50 juta untuk anggota DPR, menyatakan ini tidak etis di tengah ekonomi yang sedang menurun dan semakin membebani APBN.