Krisis Properti Cina Kian Parah, BUMD Berutang Rp 930 T Terancam Gagal Bayar
Krisis sektor properti di Tiongkok memasuki babak baru, merembet ke konglomerat milik pemerintah daerah. Salah satu pengembang terbesar asal provinsi Guangdong, Zhuhai Huafa Group Co., dilaporkan mulai kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran utangnya.
Perusahaan yang turut membangun gedung pencakar langit Zhuhai Tower setinggi 330 meter ini disebut gagal melakukan pembayaran atas dua produk perwalian (trust products) yang jatuh tempo. Huafa juga telah mengajukan permohonan perpanjangan tenor pinjaman kepada setidaknya tiga bank.
Kondisi ini menunjukkan tekanan finansial di industri real estat Cina belum mereda meskipun pemerintah pusat telah mengucurkan sejumlah stimulus untuk menopang pasar perumahan.
Bloomberg melaporkan, Huafa tercatat mengantongi kewajiban berbunga termasuk pinjaman bank, pinjaman perwalian, dan obligasi dengan nilai total mencapai 413 miliar yuan atau sekitar sekitar Rp 980 triliun hingga Maret 2026.
“Huafa menghadapi tantangan yang sama dengan pengembang Tiongkok lainnya, tetapi perannya sangat krusial bagi ekonomi lokal sehingga pemerintah daerah kemungkinan besar akan turun tangan untuk memberikan dukungan,” kata CEO dan pendiri firma riset kredit RatingDog, Yao Yu, dikutip dari Bloomberg, Selasa (27/10).
Kabar mengenai masalah likuiditas ini turut merontokkan sentimen investor di pasar keuangan. Saham Zhuhai Huafa Properties Co. anjlok hingga 8,9% di bursa Shanghai, sedangkan salah satu obligasi offshore milik Huafa dalam mata uang yuan terperosok hingga 17% ke level terendah.
Kondisi Huafa ini menambah daftar konglomerat properti Cina yang terbentur krisis keuangan setelah China Vanke Co. mengambil langkah serupa tahun lalu. Di sisi lain, Huafa memiliki status kepemilikan daerah yang sangat kuat, di mana Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara (SASAC) Zhuhai memegang sekitar 93,5% saham perusahaan.
Lembaga pemeringkat lokal seperti China Lianhe Credit Rating masih mempertahankan peringkat AAA untuk Huafa berkat ekspektasi garansi pemerintah daerah, namun para analis menilai kapasitas fiskal daerah memiliki keterbatasan dalam menyerap beban utang yang sedemikian besar.
“Pengembang asal Tiongkok yang didukung oleh pemerintah daerah kemungkinan akan tetap berada di bawah tekanan, di tengah sentimen pembeli rumah yang lemah, penurunan penjualan properti, serta kapasitas fiskal yang terbatas di banyak pemerintah daerah,” kata analis kredit di Bloomberg Intelligence, Andrew Chan.
