Bahan Bakar Mahal, Nelayan Pantura Sulit Mencari Ikan ke Laut Natuna

Nelayan Pantura membutuhkan biaya sekitar Rp 500 juta, sebagian besar untuk solar, untuk sekali berlayar ke Laut Natuna untuk mencari ikan.
Dimas Jarot Bayu
6 Januari 2020, 14:22
nelayan pantura, laut natuna, tiongkok, mahfud md
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Ilustrasi. Pergerakan Kapal Perang Republik (KRI) Teuku Umar-385 menghalau kapal Coast Guard China terlihat melalui layar yang tersambung kamera intai dari Pesawat Boeing 737 Intai Strategis AI-7301 Skadron Udara 5 Wing 5 TNI AU Lanud Sultan Hasanudin Makassar di Laut Natuna, Sabtu (4/1/2020).

Para nelayan di pantai utara Jawa (Pantura) menilai banyak kendala yang membuat mereka sulit untuk berlayar mencari ikan ke Laut Natuna Utara. Salah satu kendala tersebut yaitu mahalnya biaya bahan bakar.

Perwakilan nelayan Pantura, Riswanto, mengatakan bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk satu kali berlayar ke wilayah perairan tersebut mencapai sekitar Rp 500 juta.

“Biaya yang kita butuhkan untuk melaut ke Natuna itu tidak sedikit,” kata Riswanto seusai bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Jakarta, Senin (6/1).

Dia mengungkapkan, dari biaya tersebut paling banyak dikeluarkan untuk membeli bahan bakar solar. Sebab, kapal yang digunakan berlayar tidak mendapatkan subsidi solar dari pemerintah.

(Baca: Sengketa dengan Tiongkok, Asosiasi Nelayan Kirim 500 Kapal ke Natuna)

Ini lantaran kapal yang bisa digunakan untuk berlayar ke Laut Natuna Utara hanyalah kapal yang berukurkan di atas 150 gross tonnage (GT). Adapun, subsidi solar hanya diberikan kepada kapal dengan ukuran di bawah 30 GT.

“Kita memakai BBM industri, otomatis itu menambah biaya operasional yang ada. Padahal kita sifatnya adalah mencari ikan yang belum tentu kita dapat hasil ikannya,” ucap Riswanto.

Atas dasar itu, Riswanto berharap pemerintah bisa memberikan harga solar khusus bagi para nelayan yang berlayar ke Laut Natuna Utara. Lebih lanjut, mereka juga meminta agar pemerintah memudahkan perizinan untuk berlayar dan menangkap ikan di perairan tersebut.

Tidak hanya itu, Riswanto juga meminta perlindungan dari pemerintah bagi para nelayan. “Kita minta perlindungan dari aparat penegak hukum, TNI, Polair, Bakamla, dan sebagainya. Seperti Tiongkok bisa melindungi nelayan, kenapa Indonesia enggak?” ucapnya.

(Baca: Pemerintah Akan Mobilisasi Nelayan Berlayar di Laut Natuna Utara)

Sebelumnya, Mahfud menyebut pemerintah berencana memobilisasi nelayan dari Pantura untuk melaut dan menangkap ikan di Laut Natuna Utara. Hal itu dilakukan setelah kapal-kapal dari Tiongkok bersikukuh menerobos sekaligus menangkap ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia tersebut.

Menurut Mahfud, mobilisasi nelayan Pantura tersebut untuk menunjukkan kehadiran Indonesia di perairan tersebut. Selama ini, Indonesia kurang menunjukkan kehadirannya karena tak banyak nelayan yang melaut di sana.

Padahal, Laut Natuna Utara merupakan kawasan perairan yang kaya akan sumber daya laut. “Warga Negara Indonesia juga berhak atas ikan-ikan dan pemanfaatan sumber daya laut yang ada di sana berdasar hukum,” kata Mahfud.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, Mahfud berjanji akan membantu perizinan para nelayan. Tak hanya itu, pemerintah juga berjanji tak akan ada tindakan fisik yang akan mengancam para nelayan ketika melaut di sana. “Nanti negara yang akan mengawal kegiatan nelayan di situ,” ucapnya.

(Baca: 1.000 Kapal Asing Melintasi Natuna, Menteri Edhy Kirim Tim Pengawas)

Lebih lanjut, Indonesia juga terus menguatkan pengamanan di Laut Natuna Utara. Salah satunya dilakukan dengan menambah personel militer. TNI diketahui telah mengerahkan 600 personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang terdiri dari 5 KRI, 1 pesawat intai maritim, dan 1 pesawat Boeing TNI AU.

Rencananya, TNI menambah empat unsur KRI untuk mengusir kapal-kapal dari Tiongkok yang ada di Laut Natuna Utara. “Penguatan pasukan di sana sudah mulai bergerak,” ujarnya.

Reporter: Dimas Jarot Bayu
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait