Pemerintah Kebut Implementasi Perjanjian Dagang, Sudah Siapkah RI?
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) berupaya mempercepat implementasi perjanjian dagang yang telah diselesaikan untuk meningkatkan kinerja ekspor. Salah satunya yaitu perjanjian ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Australia (Indonesia Australia-CEPA).
Oleh karena itu, Kemendag gencar melakukan sosialisasi dan mengidentifikasi produk-produk potensial yang ada di seluruh Indonesia.
“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, yang penting adalah mempercepat implementasi, realisasi dari perjanjian dagang dalam rangka peningkatan ekspor,” kata Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga saat menghadiri Forum Strategi Pengembangan Ekspor Nasional yang ditayangkan virtual, Selasa (23/3).
Dia menjelaskan bahwa hingga saat ini Indonesia telah menyelesaikan 22 perjanjian dagang dengan seluruh dunia yang sepatutnya dimanfaatkan oleh para pelaku usaha nasional. Selain itu masih ada 11 perjanjian dagang lainnya yang masih dalam tahap pembahasan.
Untuk IA-CEPA, Jerry mengatakan bahwa peluang ekspor produk Indonesia sangat besar, mengingat terdapat 6.974 pos tarif yang bea masuknya menjadi 0%. “Artinya, ketika kita mau ekspor ke sana, tarifnya semakin memberikan dorongan kepada eksportir kita,” ujarnya.
Wamendag menengaskan perjanjian dagang yang diupayakan pemerintah tersebut akan menguntungkan pengusaha, sehingga ekspor dapat meningkat dan ekonomi RI kian pulih.
“Jadi intinya adalah bagaimana kita membuat sesuatu yang terbaik untuk bisa kita kapitalisasi, utilisasi, dan monetasi hasil dari produk-produk yang diekspor ke Australia,” pungkas Wamendag.
Upaya pemerintah untuk membuka pasar ekspor untuk produk-produk dalam negeri patut mendapatkan apresiasi. Direktur Riset Center Of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan bahwa perjanjian perdagangan ini adalah alat untuk meningkatkan kinerja ekspor, memperkuat transaksi berjalan, dan meningkatkan investasi.
Meski demikian dia menilai dari sekian banyak perjanjian perdagangan yang dijalin Indonesia, hasilnya masih jauh dari target-target tersebut. Transaksi berjalan tidak membaik bahkan terus menurun. Pada2018-19 bahkan transaksi berjalan kita mengalami defisit yang besar.
