Harga BBM Naik, Pemerintah Diminta Subsidi Harga di Pasar Tradisional
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta agar pemerintah menjaga stabilitas harga di pasar tradisional pasca kenaikan harga BBM. Hal tersebut penting agar masyarakat tidak menyerbu ritel modern seperti saat kenaikan harga minyak goreng pada awal tahun ini.
Ketua Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan harga komoditas di ritel modern cenderung stabil hingga akhir tahun ini. Pasalnya, ritel modern umumnya memasok kebutuhan komoditas untuk kebutuhan hingga satu kuartal atau 3 bulan.
"Pemerintah harus memberikan mitigas. Windfall surplus neraca perdagangan kita yang selama satu semester cukup signifikan bisa dialihkan untuk subsidi barang-barang yang masuk ke pasar tradisional," kata Roy kepada Katadata.co.id, Rabu (7/9).
Roy mengatakan efek dari peningkatan harga BBM kepada komoditas di pasar tradisional cukup besar lantaran rantai distribusinya yang tidak efisien. Oleh karena itu, Roy menyarankan agar pemerintah membantu memotong rantai distribusi tersebut dengan digitalisasi distribusi.
Menurutnya, efisiensi rantai distribusi dengan digitalisasi minyak goreng curah ke pasar tradisional dengan Sistem Informasi Minyak Goreng Curah telah cukup berhasil. Maka dari itu, Roy berpendapat distribusi 11 bahan pokok ke pasar tradisional juga dapat melalui proses digitalisasi.
Adapun, 11 bahan pokok yang dimaksud Roy adalah beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging ayam, telur ayam, daging sapi dan kerbau, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.
Di samping itu, Roy menilai penyaluran bantuan sosial atau bansos dalam rangka kenaikan harga BBM harus dipercepat. Roy mengatakan bansos tersebut dapat menjaga daya beli masyarakat pasca peningkatan harga BBM.
Sebagai informasi, total nilai bansos yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 24,17 triliun. Sebanyak Rp 12,4 triliun akan disalurkan dalam bentuk bantuan langsung tunai kepada 20,6 juta keluarga penerima manfaat.
Roy menilai stabilitas harga di pasar tradisional dan penjagaan daya beli masyarakat dapat menciptakan keseimbangan harga komoditas baru pada akhir 2022. "Sehingga, apapun konsekuensi dari kenaikan BBM yang terjadi pada 1 kuartal ke depan sudah ada jawabannya," kata Roy.
Selain dalam bentuk BLT, bansos BBM akan diberikan dalam bentuk subsidi bantuan upah senilai Rp 9,6 triliun kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Artinya, besaran bantuannya Rp 600 ribu ke setiap pekerja dengan sekali pencairan.
Bansos BBM juga akan diberikan dalam bentuk anggaran daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memangkas 2% dari dana transfer umum (DTU) dengan total Rp 2,17 triliun.
Dana tersebut kemudian digunakan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat atas biaya transportasi angkutan umum, ojek, memberi bantuan kepada nelayan hingga tambahan perlindungan sosial.
"Ini diharap bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (29/8).
Presiden Joko Widodo sudah memulai penyaluran bansos BLT pada 31 Agustus di Jayapura. Presiden didampingi ibu negara kemudian melanjutkan agenda bagi-bagi bansos ke Maluku pagi ini dan rencananya akan bertolak ke Lampung pada 2 September 2022.
