Menkeu: Pemerintah Tak Bangun Infrastruktur Baru di Bali untuk KTT G20
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah tidak banyak membangun infrastruktur baru di Bali untuk menyabut acara puncak KTT G20 pada 15-16 November. Meski begitu pemerintah sudah menggelontorkan ratusan miliar untuk persiapan acara tersebut.
"Kebanyakan dari infrastruktur sudah dibangun di sini jauh sebelumnya, karena kita pernah jadi tuan rumah pertemuan tahunan Bank Dunia. Jadi tidak ada sesuatu yang sama sekali baru," ujarnya dalam acara peluncuran ESG Framework and Manual di Hotel Movenpick, Jimbaran, Bali, Sabtu (12/11/2022).
Adapun dana ratusan miliar yang telah digelontorkan pemerintah digunakan untuk merapihkan beberapa fasilitas di Bali. Selain untuk menunjang perhelatan G20, revitalisasi juga sekaligus untuk menyambut pemulihan pariwisata Bali pasca pandemi Covid-19.
Menkeu tidak secara rinci menyebut besaran yang sudah dikeluarkan pemerintah khusus untuk revitalisasi berbagai infrastruktur di Bali. Ia hanya menyebut, mayoritas anggaran tersebut dicairkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Salah satu fasilitas baru yang dibangun pemerintah untuk menunjang G20 salah satunya terminal VVIP Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Bangunan ini memiliki luas 1.713 meter persegi yang berdiri di atas lahan milik PT Angkasa Pura I.
Pemerintah menggelontorkan anggaran jumbo untuk menunjang ratusan pertemuan G20. Mengutip laporan di akun instagram resmi Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, pemerintah telah menggelontorkan anggaran untuk G20 senilai Rp 552,3 miliar hingga 12 Oktober 2022.
"Peruntukan anggaran secara ringkas antara lain, persiapan penyelenggaraan acara inti dan road to G20 Indonesia 2022, penyusunan dan implementasi kerja sama multilateral, pengamanan acara serta sosialisasi dan promosi media," demikian dikutip dari unggahan tersebut, Senin (17/10).
Realisasi tersebut, terdiri atas alokasi tahun lalu sebesar Rp 8,1 miliar, sisanya tahun ini. Realisasi tahun lalu relatif kecil karena pemerintah baru menerima estafet Presidensi G20 dari Italia mulai awal Desember. Pertemuan pertama digelar pada pertengahan Desember.
Realisasi anggaran untuk G20 tahun ini sudah mencapai Rp 544,2 miliar. Total belanja sampai 12 Oktober tersebut sebesar 81,6% dari pagu yang disediakan sebesar Rp 666,7 miliar. Anggaran tersebar di beberapa Kementerian dan Lembaga (K/L), mulai dari Kementerian Luar Negeri hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
