Bos PLN: Kelebihan Listrik Karena Perhitungan Pemerintah Meleset
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan kondisi kelebihan listrik atau oversupply yang dialami perseroan. Menurutnya, kondisi ini disebabkan oleh melesetnya perhitungan asumsi pertumbuhan ekonomi dengan permintaan listrik.
Hitung-hitungan itu berawal pada 2015 ketika pemerintah menetapkan program pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) untuk mengakomodir proyeksi pertumbuhan permintaan listrik hingga 7-8% per tahun dari asumsi pertumbuhan ekonomi 6,1%.
“Ada korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan permintaan. Data saat itu 1% pertumbuhan ekonomi menyebabkan permintaan listrik naik 1,3%,” kata Darmawan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR pada Rabu (8/2).
Adapun penambahan kapasitas pembangkit listrik 35 ribu MW ditujukan untuk memenuhi asumsi permintaan listrik 380 terawatt jam (TWh). Namun sejauh ini tingkat konsumsi listrik tertahan di 280 TWh. “Jadi ada 100 TWh di bawah dari yang direncanakan,” ujar Darmawan.
Lebih lanjut tingkat pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir terus bergerak fluktuatif di rerata 5,1% atau meleset dari asumsi awal 6,1% per tahun. Pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir yang berbasis pada e-commerce dan pariwisata juga dinilai tak sejalan dengan asumsi tingkat serapan listrik.
Alhasil, korelasi antara perhitungan pertumbuhan ekonomi 1% pada naiknya permintaan listrik 1,3% terkoreksi menjadi 0,86%. Kondisi ini diperparah dengan situasi ekomoni republik saat krisis Pandemi Covid-19 yang berdampak pada serapan listrik turun signifikan.
Sementara dalam lingkup mikro, asumsi pertumbuhan permintaan listrik di Jawa sekira 8% per tahun ikut terjun ke kisaran 4,6% pada periode 2015 hingga 2019.
