Terancam Gagal Bayar Utang, Pemerintah AS Minta Tolong Bank-bank Besar

Menteri Keuangan AS dilaporkan meminta bantuan bos-bos perusahaan keuangan besar seperti JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo, hingga Bank of America untuk keluar dari ancaman gagal bayar utang.
Image title
23 September 2021, 21:44
gagal bayar, utang amerika, amerika serikat,
ANTARA FOTO/REUTERS/Tom Brenner/hp/cf
Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Amerika terancam gagal membayar utangnya sebesar US$ 28,4 triliun atau Rp 404.502 triliun, meminta bantuan perusahaan keuangan besar di Wall Street.

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen meminta bantuan kepada perusahaan keuangan dan bank-bank besar di Wall Street untuk keluar dari ancaman gagal bayar utang pemerintah yang diperkirakan akan terjadi pada pertengahan Oktober mendatang.

Yellen dilaporkan telah menghubungi sejumlah chief executive officer (CEO) perusahaan keuangan besar seperti Jamie Dimon dari JPMorgan Chase & Co., Jane Fraser dari Citigroup Inc., Charlie Scharf dari Wells Fargo & Co., Brian Moynihan dari Bank of America, dan seorang pejabat senior Goldman Sachs Group.

Yellen meminta bantuan mereka untuk menekan Partai Republik di parlemen agar mendukung kebijakan untuk menaikkan atau menangguhkan plafon utang. “Yellen meminta para eksekutif untuk berbicara secara terbuka tentang masalah ini,” kata sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Bloomberg, dikutip Kamis (23/9).

AS untuk pertama kalinya terancam default atau gagal membayar utangnya yang per Agustus 2021 mencapai US$ 28,4 triliun atau setara Rp 404.501 triliun, menurut data Statista. Posisi utang tersebut telah mencapai batas maksimal sehingga AS tidak bisa menambah utang tanpa kebijakan penangguhan.

Meski demikian saat dikonfirmasi, juru bicara Departemen Keuangan AS menolak untuk berkomentar, sama halnya dengan JPMorgan, Citigroup, dan Bank of America. Sementara Goldman Sachs dan Well Fargo tidak segera berkomentar soal masalah ini.

Telepon dari Yellen merupakan sinyal tekanan terhadap pemerintah AS yang terus memuncak untuk mencegah potensi krisis jika tidak lagi dapat mengajukan utang untuk membiayai perekonomian dan melunasi utang-utangnya.

Dewan perwakilan rakyat (House of Representatives) AS pada Selasa (21/9) meloloskan rancangan undang-undang yang akan menangguhkan plafon utang selama lebih dari satu tahun. Namun langkah itu hampir dipastikan akan terjegal di Senat karena tak dapat dukungan dari oposisi, yakni Partai Republik.

“Departemen Keuangan akan kehabisan uang untuk membayar utang obligasi pemerintah AS sekitar bulan Oktober,” kata Yellen. “Default seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah AS”.

Meski demikian, Pemerintahan Joe Biden masih bisa menaikkan plafon utang melalui prosedur jalur cepat yang tak membutuhkan dukungan dari Partai Republik, jika RUU itu terjegal di DPR. Pasalnya, Partai Republik kemungkinan bertahan dengan penolakan mereka terhadap RUU ini.

Suara anggota Demokrat yang dominan di DPR AS sebanyak 220 orang menyetujui RUU tersebut. Adapun Partai Republik, mengatakan akan berjuang menghentikan ketentuan batas utang tersebut dalam pembahasan di Senat.

Partai Republik masih belum menyetujui penambahan plafon utang dan meminta klausul tersebut dicabut dari RUU tersebut. Pemimpin Republik di Senat, Chuck Schumer, menilai kenaikan plafon utang dapat membawa malapetaka ekonomi.

Meskipun utang AS meningkat hampir US$ 8 triliun di bawah Presiden Donald Trump, Partai Republik bersikeras bahwa mereka akan menolak untuk membantu Demokrat meningkatkan pagu utang.

Utang Amerika Serikat terus meningkat dan telah melampaui produk domestik brutonya (PDB). Pada akhir tahun lalu, PDB AS mencapai sekitar US$ 21 triliun.

Mengutip Washington Post, Kepala Ekonom Moody’s Analytics Mark Zandi menilai, kebuntuan berkepanjangan atas plafon utang akan merugikan ekonomi AS hingga 6 juta pekerja, memangkas pendapatan rumah tangga hinga US$ 15 triliun, dan mengirim tingkat pengangguran melonjak menjadi 9% dari saat ini 5%.

“Skenario ekonomi ini adalah bencana besar. Penurunan yang ditimbulkan akan sebanding dengan yang diderita selama krisis keuangan tabun 2008,” demikian tertulis dalam laporan Zandi dan Bernard Yaros, Asisten Direktur dan Ekonom Moody’s Analytics.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait