Amerika Terancam Gagal Bayar, Oposisi Tolak Tambahan Plafon Utang
Anggota Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat meloloskan rancangan undang-undang untuk mendanai pemerintah AS hingga 3 Desember. Persetujuan RUU ini penting untuk mencegah pemerintah AS dari ancaman shutdown atau berhenti beroperasi karena masalah keuangan.
Selain itu DPR sepakat menangguhkan pembahasan batas utang negara hingga akhir 2022. Pembahasan RUU ini akan dilanjutkan ke Senat Amerika Serikat, mengingat negara adidaya ini menganut konsep legislatif dua kamar.
Suara anggota Demokrat yang dominan di DPR AS sebanyak 220 orang menyetujui RUU tersebut. Adapun partai oposisi pemerintah Joe Biden, Republik, mengatakan akan berjuang menghentikan ketentuan batas utang tersebut dalam pembahasan di Senat.
Partai Republik masih belum menyetujui penambahan plafon utang dan meminta klausul tersebut dicabut dari RUU tersebut. Pemimpin Republik di Senat Chuck Schumer, menilai kenaikan plafon utang dapat membawa malapetaka ekonomi.
“Ini bermain dengan api. Bermain-main dengan plafon utang adalah bermain api dan meletakkannya di belakang rakyat Amerika, ” kata Schumer, dikutip dari Reuters, Selasa (21/9).
Schumer mengatakan dampak dari penambahan plafon utang ini seperti kenaikan suku bunga konsumen dan kemungkinan kenaikan pajak untuk menutupi pembayaran bunga yang lebih tinggi. "Partai Republik tidak perlu memilih untuk memaksakan default," kata Schumer.
Bila Republik berhasil mencegah keputusan ini di Senat, maka Demokrat perlu menyiapkan strategi baru. Bila tidak, maka pemerintah AS terancam shutdown dan gagal membayar utang atau default untuk pertama kalinya.
Saat ini utang Amerika mencapai US$ 28,78 triliun atau sekitar Rp 400 ribu triliun. Jumlah ini telah melewati plafon atau batas pinjaman dalam undang-undang yang berlaku saat ini sebesar US$ 28,5 triliun.
Sejak Juli lalu, Menteri Keuangan AS Janet Yellen telah memberikan peringatan agar Kongres AS segera menaikkan batas atau plafon utang sesegera mungkin. Yellen pun mengambil langkah-langkah luar biasa untuk membiayai anggaran yang diperkirakan habis pada akhir September ini.
Kongres Amerika memiliki tenggat waktu hingga 30 September untuk menyetujui pendanaan sementara yang akan mencegah penutupan sebagian pemerintah dengan dimulainya tahun fiskal baru pada 1 Oktober. Yellen mengatakan tanggal 1 Oktober merupakan tanggal kritis bila tak ada kenaikan plafon.
Masalah batas utang yang berdampak pada berhentinya beroperasi pemerintahan Amerika pernah terjadi pada masa pemerintahan Donald Trump. Ketika itu pemerintahan Trump berhenti beroperai atau shutdown selama 35 hari mulai Desember 2018 hingga Januari 2019.
Dampak dari shutdowm membuat 300 ribu pegawai pemerintah bekerja di rumah dan PDB juga terpangkas. Perekonomian Amerika tetap bergerak ketika itu. Namun, kondisinya berbeda dengan saat ini yang masih dalam pemulihan pandemi Covid-19.
