Tahun Politik Dianggap Tidak Berdampak pada Performa Ekonomi
Momen politik tahun depan, yaitu Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), dinilai tidak akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Meskipun sejumlah investor akan melakukan wait and see alias menunggu kepastian politik sebelum mengambil keputusan investasi, jumlah investor tersebut tidak signifikan.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan tidak ada korelasi antara peristiwa politik dengan performa ekonomi. "Terlebih lagi, jangan kaitkan dengan (investasi) portofolio, sifatnya kecil," ujar Yunarto dalam Indonesia Investment Conference & Exhibition 2018 di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (21/11).
Ia mengungkapkan, kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat turun lebih dari 10% pada 2008, 2013, 2015, dan 2018. Namun, anjloknya IHSG tersebut disebabkan oleh faktor global. Krisis 2008 disebabkan oleh krisis finansial di Amerika Serikat (AS) yang berdampak pada berbagai negara lainnya.
Krisis pada 2013 disebabkan oleh taper tantrum akibat rencana Bank Sentral AS (The Fed) menaikkan suku bunga acuan dan mengakhiri stimulus ekonominya. Adapun gejolak di pasar keuangan sepanjang tahun ini lebih dipengaruhi oleh isu perang dagang (trade war) antara AS dan Tiongkok.
Meski demikian, Yunarto memperkirakan jumlah uang beredar akan meningkat lantaran adanya Pemilu. Apalagi, jumlah calon legislatif dalam Pemilu mencapai 26 ribu calon. Hal ini akan berdampak pada konsumsi masyarakat.
(Baca: Ekonom YakinPemilu dan Pilpres 2019 Tak Buat Investor Hengkang)
Ia mengatakan, hanya ada dua variabel yang akan memengaruhi kinerja ekonomi, yakni konflik dalam skala nasional dan perubahan struktur ekonomi. Contohnya di Thailand yang sempat mengalami konflik kudeta militer pada 2014. Saat itu, demonstrasi besar turut menggoyangkan pasar domestik namun hanya berlangsung dalam lima hari saja. "Setelah itu, market punya imunitas sendiri," ujarnya.
Selain itu, struktur ekonomi akan berubah bila seorang pemimpin mengubah visi dan misi secara masif. Hal seperti ini terjadi pada Zimbabwe yang melakukan reformasi tanah pada 1980. Yunarto menilai, tidak ada perbedaan signifikan pada kebijakan ekonomi kedua calon presiden 2019-2024. Sementara itu, proses pemilu diperkirakan tidak akan memicu terjadinya konflik. "Pemilu kita memang panas tapi ujungnya damai. Tidak pernah sampai konflik," ujarnya.
(Baca: Lewat Petai dan Tempe, Jokowi Merespons Gimik Politik Sandiaga)
