Menakar Keandalan Rice Cooker Gratis untuk Ketahanan Energi Nasional

Baru-baru ini, Pemerintah Indonesia meratifikasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Peralatan Memasak Listrik untuk Rumah Tangga. Melalui peraturan tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membagikan 500 ribu rice cooker gratis kepada rumah tangga yang memenuhi kriteria tertentu. Anggaran yang cukup besar, yaitu sekitar Rp347,5 miliar, digelontorkan untuk program ini.

Program ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan rumah tangga terhadap LPG yang sebagian besar dipenuhi melalui impor. Tujuan lainnya adalah untuk menyerap pasokan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Kementerian ESDM mengklaim program tersebut berpotensi meningkatkan konsumsi listrik sekitar 140 GWh dan menghemat 29 juta kilo LPG. Di luar itu, program ini merupakan bagian dari inisiatif untuk meningkatkan akses terhadap energi yang lebih bersih dan andal untuk memasak.

Sasaran rumah tangga penerima rice cooker gratis ini adalah konsumen PLN atau PLN Batam dengan kapasitas listrik 450 VA hingga 1.300 VA yang berdomisili di daerah teraliri listrik dengan tegangan rendah, tersedia listrik 24 jam dan tidak memiliki penanak nasi bertenaga listrik.

Efektivitas program penanak nasi listrik ini sangat bergantung pada pengumpulan data yang akurat dan identifikasi yang tepat terhadap rumah tangga sasaran yang memenuhi syarat. Tantangannya, terdapat ketidakakuratan data yang berpotensi meningkatkan salah target dan sasaran penerima.

Pada umumnya rice cooker memiliki daya sekitar 300 hingga 1500 watt, tergantung ukuran dan fiturnya. Sementara itu, sebagian besar rumah tangga yang tidak memiliki rice cooker masuk dalam kategori rumah tangga miskin dengan kapasitas listrik 450 VA. 

Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, program ini justru berpotensi meningkatkan konsumsi dan biaya listrik rumah tangga yang berujung pada peningkatan pengeluaran rumah tangga. Belum lagi mereka akan dibebani biaya tambahan untuk menaikkan kapasitas listrik terpasang. Untuk memastikan efektivitas program ini, pemerintah harus mempertimbangkan pemberian insentif tambahan untuk meningkatkan kapasitas listrik bagi kelompok tersebut.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan, program ini diluncurkan bersamaan dengan harga beras yang melonjak naik akibat kekeringan dan fenomena panas El Nino. Kebijakan ini bertentangan dengan permasalahan sosial yang sedang terjadi saat ini yang solusinya adalah diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada beras seperti yang didorong oleh Menteri Dalam Negeri.

Untuk mengatasi persoalan impor LPG, program rice cooker saja tidak cukup. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik, mengingat persoalan LPG sejatinya ada di sisi hilir. Disparitas harga antara LPG bersubsidi dan non-subsidi membuat LPG non-subsidi menjadi tidak kompetitif, akibatnya banyak masyarakat yang tergolong mampu secara ekonomi beralih ke LPG bersubsidi. Persoalan lainnya, terdapat beberapa kesenjangan dalam kebijakan distribusi, seperti pengawasan yang kurang ketat dan sanksi yang tidak jelas bagi pihak-pihak yang memanipulasi distribusi LPG bersubsidi.