Surat Terbuka untuk Prabowo Subianto

Pada Oktober nanti, Indonesia akan memiliki pemimpin nasional yang baru. Saya tidak menggunakan kata presiden untuk menekankan bahwa ini adalah soal kepemimpinan. Pemimpin yang muncul melalui proses pemilihan umum adalah pemimpin yang diharapkan membawa keadaan lebih baik. Pak Prabowo Subianto, Anda telah diputuskan sebagai pemenang dalam pemilu. Sekarang Anda bertanggung jawab untuk menyejahterakan bangsa Indonesia. 

Bangsa adalah konsep holistik. Di dalamnya terkandung rakyat, lembaga dan organisasi, sumber daya alam, alam dan semua makhluk hidup, serta nilai dan moral. Yang terakhir –nilai dan moral– adalah suluh dari semua dari perubahan yang direncanakan.

Bapak tentu tahu bahwa melakukan perubahan harus diletakkan dalam konteks kondisi dari bangsa tersebut, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi. Membangun ekonomi –dengan menggunakan nilai dan moral–artinya membangun basis sumber daya bukan hanya agar berkelanjutan, melainkan juga mengarah pada keadilan. Ini agar semua kelompok dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. 

Nilai dan moral harus digunakan di kebijakan manapun. Sebagai pemimpin negara, Bapak harus membuat bangsa Indonesia juga mempunyai ketahanan sosial dan bermartabat. Jangan sampai bangsa lain memandang rakyat Indonesia sebagai bangsa yang tidak dapat menjunjung rasionalitas, profesionalitas, atau dapat hidup dalam sistem yang koruptif. Korupsi menciptakan disintegrasi ekonomi, politik, dan sosial. 

Pak Prabowo tentu tahu persoalan struktur ekonomi Indonesia sangat rentan. Sebagai gambaran, menurut Bank Dunia, sekitar 40% penduduk berada dalam kerentanan ekonomi. Sekitar 10 juta Gen Z menganggur antara lain disebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan mismatched antara dunia pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja. 

Ini juga terkait dengan arah industrialisasi Indonesia. Daya serap sektor formal menciut. Sektor industri masih menjadi penopang terbesar perekonomian Indonesia. Namun, kontribusinya terus menunjukkan tren turun dalam satu dekade (Katadata, 9 Agustus 2022). 

Saat ini terjadi penutupan besar-besaran pabrik-pabrik di sektor riil, menonjol di antaranya pabrik terkait tekstil. Menurut pengurus asosiasi tekstil, penyelundupan menjadi salah satu penyebab selain ekonomi biaya tinggi. Artinya, masalah penegakan hukum sangat berdampak pada kemajuan ekonomi Indonesia. 

Penanganan transisi ekonomi yang tahan kerentanan, tentu tidak dapat ditangani dengan gagasan-gagasan artifisial tentang agroindustri pangan, perluasan fasilitas dan pelatihan digital atau memberi kemudahan modal UMKM. 

Persoalannya lebih struktural. Negara ini membutuhkan konsep dan kerangka tentang bangunan industri yang terkait satu sama lain, serta kebijakan serius dan konsistensi pelaksanaan tentang pengembangan sumber daya manusia.  

Ekonomi kita tidak bisa tergantung dengan pengerukan sumber daya alam seperti sekarang. Indonesia dapat bercermin diri pada “teori” “kutukan sumber daya alam” di mana negara-negara yang tergantung pada eksploitasi sumber daya alam menderita keterbelakangan karena kerusakan lingkungan, korupsi, dan mandeknya institusi ekonomi.

Kemajuan bangsa yang bermartabat membutuhkan para pengelola yang kompeten. Surat terbuka ini adalah dorongan kepada Anda sebagai yang akan memimpin negara untuk memilih para pejabat yang rekam jejak kredibilitasnya secara pengetahuan, pengalaman, dan moralitasnya dapat diandalkan. 

Tanpa itu negara akan mundur dengan cepat. Ratusan juta rakyat Indonesia akan mengalami berbagai situasi derivasi. Semakin banyak yang terpaksa kerja serabutan, atau bidang pekerjaan tanpa masa depan untuk bertahan hidup. Akan semakin banyak yang terpaksa terlibat dalam kegiatan ekonomi informal dan bahkan ilegal. Semakin banyak yang tidak sempat mengembangkan kapasitas sosial dan kulturalnya. 

Pada tingkat yang lebih tinggi, akan terjadi apa yang disebut sebagai kerusakan institusional (institutional decay). Tidak ada negara yang memiliki institusi publik yang sempurna, tetapi intinya adalah adanya kekuatan politik (dan kompetensi) untuk memperbaikinya merupakan kunci. 

Jika para pejabat publik tidak kompeten akibatnya luas dan saling berkaitan. Institusi publik bukan hanya tidak dapat melayani tujuan-tujuan kesejahteraan, termasuk memfasilitasi insentif-insentif penguatan masyarakat. 

Ada dua hal yang sering terjadi. Pertama, disintegrasi antarlembaga publik, satu sama lain jalan sendiri dan bahkan bertikai. Kedua, yang lebih buruk karena seperti efek domino, ketidakjelasan berjalannya institusi publik akan memberi peluang bagi berbagai kelompok untuk memanfaatkan  kelemahan sistem. Jika kita bayangkan jalur-jalur ilegal atau korup sebagai urat darah, maka dia akan seperti kanker yang muncul di mana-mana, merusak semua sel yang sehat.

Perbaikan sistem tidak bisa diserahkan ke tangan para politisi dan pejabat pemerintah saja. Di sini  letak kebenaran yang berlaku secara internasional tentang pembangunan. 

Pertama, pengambilan kebijakan harus berbasis pengetahuan akademis dan bukti (evidence based). Negara harus bekerja sama dan memperkuat dunia akademis. Dana riset kita yang sangat jauh tertinggal bahkan di banding negara tetangga kita Malaysia menunjukkan cara negara selama ini memperlakukan ilmu pengetahuan. 

Kedua, negara tidak mungkin merancang, bekerja dan membenarkan diri sendiri, tetapi harus melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang berpengalaman di bidangnya dalam memperkuat masyarakat. Model interaksi bisa bermacam-macam, tetapi intinya adalah akuntabilitas negara terbangun.  

Rekomendasi Tim Percepatan Reformasi Hukum

Tahun lalu, Kemenko Polhukam dan Kemitraan untuk Perbaikan Tata Kelola telah menggerakkan sekitar 50 ahli di bidangnya untuk menghasilkan aspek-aspek penting dari upaya menjaga keberadaan negara dan bangsa. Para ahli dibagi dalam empat bidang pembahasan yaitu Reformasi Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum, Reformasi Hukum Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam, Kelompok Kerja Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, serta Reformasi Sektor Peraturan Perundang-undangan.

Tim ini telah melakukan dialog dan diskusi panjang di bidang masing-masing dan menghasilkan rekomendasi jangka pendek, menengah dan panjang. Rekomendasi disusun berdasarkan tingkat urgensi maupun dampak strategisnya. 

Suatu upaya cukup besar yang memakan waktu,  biaya, dan tenaga. Namun inisiatif dipandang sangat krusial karena bertujuan menunjukkan kelemahan mendasar yang membahayakan pencapain tujuan bangsa tadi. Rekomendasi ini hanya berdampak jika para pengambil kebijakan menjadikannya rujukan dalam perbaikan sistem di Indonesia.

Tentu Bapak dapat memahami bahwa empat bidang tersebut seperti empat pilar yang saling berhubungan dalam menjaga keberadaan bangsa, dalam arti  bangsa yang sejahtera dan bermartabat dapat tercapai. 

Reformasi Lembaga Peradilan dan Penegakkan Hukum sangat penting sebagai basis kejelasan dan kepercayaan publik dalam melakukan berbagai kegiatan, termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi. Hukum juga penting untuk menjaga aspek keadilan. Hukum bukan hanya soal pengaturan, tetapi juga menjaga nilai dan moral dalam masyarakat.

Pokja Reformasi Hukum Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam membahas  persoalan tata kelola di bidang ini. Saya yakin Bapak mengerti bahwa tata pengelolaan sumber daya alam adalah sumber penting pemasukan negara. 

Namun pengelolaan sumber daya alam juga tentang keberlanjutan lingkungan dan hutan yang menjadi sumber penghidupan (livelihood) dalam berbagai segi, termasuk kesehatan dan ilmu pengetahuan. 

Pengelolaannya juga mengenai mentransformasi struktur ekonomi Indonesia di mana sumber yang kita peroleh daripadanya harus membuat bangsa ini lebih pintar dari sekedar eksploitasi alam. Seperti pengelolaan sumber daya alam yang terintegrasi dengan sektor industri lain. 

Pokja Pemberantasan Korupsi mengeluarkan rekomendasi yang terkait aspek-aspek perbaikan sistem seperti integrasi laporan keuangan, kontrol internal, pelaporan kekayaan, dan perizinan. 

Namun yang sangat penting adalah Pokja ini membuat rekomendasi terkait mekanisme/prinsip-prinsip dasar yang membuat korupsi lebih dapat dikendalikan, seperti pembatasan pertukaran uang tunai, kejelasan beneficial ownership, kontrol konflik kepentingan, dan dikeluarkannya undang-undang perampasan aset yang tersendat di DPR. 

Pokja Peraturan Perundang-undangan menyorot prinsip pembuatan undang-undang yang baik. Bapak tentu mengetahui bahwa hukum bisa digunakan sebagai alat kepentingan. 

Padahal kemajuan masyarakat hanya dapat terjadi jika hukum memfasilitasi integrasi unit-unit dalam masyarakat. Bangsa dapat maju jika hukumnya memfasilitasi penguatan masyarakat secara luas. Untuk itu hukum harus dibuat berdasarkan analisa metodis tentang kondisi masyarakat dan bagaimana mereka terdampak.

Saya mengusulkan suatu pendekatan baru dalam membuat kebijakan, yaitu pendekatan risiko. Rancangan kebijakan bukan hanya dibuat berdasarkan gagasan tentang kemajuan yang ingin dicapai. Kebijakan harus berbasis analisa resiko dampak terhadap sektor dan unit masyarakat lainnya. 

Cara ini mengontrol masuknya berbagai kepentingan yang secara tidak adil masuk dalam suatu kebijakan karena langsung dianalisis dampaknya bagi yang lain. Sesungguhnya penilaian risiko seharusnya sudah merupakan bagian pembuatan kebijakan. Namun pendekatan ini tidak dikembangkan secara metodis. 

Sebagai penutup, imbauan saya sebagai rakyat yang akan berada dalam kepemimpinan Bapak, pilih orang-orang yang kredibel dalam bidangnya dan moralnya tidak pernah cacat dalam soal kepentingan umum. Hanya orang-orang seperti ini yang bisa ikut memimpin perubahan untuk Indonesia yang sejahtera dan bermartabat.