Peningkatan Logistik sebagai Kunci Ketahanan Pangan Indonesia

Presiden Prabowo Subianto berambisi untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia dan mewujudkan kemandirian pangan nasional dalam lima tahun mendatang. Sejak menjabat, pemerintahan Presiden Prabowo telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk mengatasi isu ini, termasuk melalui Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan keputusannya mengonsolidasikan lembaga-lembaga bidang pertanian dan pangan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Pemerintah juga memprioritaskan upaya peningkatan produktivitas pertanian, yang dimulai dengan rencana perluasan lahan pertanian seluas 3 juta hektare dan penerapan program lumbung pangan (food estate) berskala besar. Inisiatif-inisiatif ini dilengkapi dengan bantuan keuangan untuk para petani kecil dan subsidi untuk pupuk, benih, pestisida, dan peralatan pertanian.

Meskipun semua ini merupakan langkah positif, tantangan ketahanan pangan Indonesia sebenarnya telah mengakar dan sangat kompleks. Setiap tahun, hampir 21 juta ton makanan terbuang atau rusak sebelum sempat dikonsumsi di Indonesia.

Fakta ini memposisikan Indonesia sebagai penyumbang terbesar pembuangan dan pemborosan makanan (food loss waste atau FLW) di Asia Tenggara. Sejumlah langkah maju telah dilakukan Indonesia dalam mengatasi masalah kekurangan gizi, tetapi jumlah penduduk yang terus meningkat dan kondisi rentan bencana alam senantiasa memberi tekanan pada sistem pangan lokal.

Untuk menyelesaikan masalah multidimensi ini, diperlukan berbagai tingkat intervensi, termasuk melalui pengembangan logistik rantai pasokan yang lebih efisien dan terhubung dengan baik di seantero negeri.

Lemahnya Ketahanan Pangan Akibat Infrastruktur Rantai Pasokan yang Tidak Merata

Ketahanan pangan dapat dianalisis melalui empat aspek berbeda yang saling terkait: aksesibilitas, ketersediaan, stabilitas dan pemanfaatan.

Di Indonesia, aksesibilitas terhadap pangan sangatlah penting mengingat kondisi geografis yang kompleks. Di banyak wilayah di luar Jawa, jaringan infrastruktur dan distribusi yang ada tidak mampu menopang pertumbuhan aktivitas pertanian yang signifikan. Diperlukan lebih banyak pelabuhan, depo, gudang, dan pusat logistik untuk memproses, menyimpan, dan mendistribusikan hasil pertanian dan bahan pangan lainnya dengan baik.

Semakin jauh jarak antara provinsi dari pusat kota, masalah ini akan menjadi semakin parah. Wilayah-wilayah ini cenderung tertinggal secara teknologi dan menggunakan praktik pertanian yang masih kurang produktif, sehingga memengaruhi ketersediaan pangan. Keterpencilan dan infrastruktur yang tidak memadai juga mengganggu efisiensi pengiriman makanan dari daerah lain di dalam negeri atau dari luar negeri, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan pasokan.

Produksi pangan yang hanya terkonsentrasi di beberapa wilayah Indonesia juga memperburuk keterbatasan infrastruktur. Misalnya, ketika sebuah kapal membawa barang dari pusat manufaktur, seperti Jawa, ke provinsi yang sangat jauh seperti Papua, kapal tersebut sering kali kembali dengan tangan kosong karena hanya ada sedikit kargo yang keluar dari Papua. Minimnya arus perdagangan dua arah ini meningkatkan biaya pengiriman dan menjadikan distribusi pangan kurang efisien.

Lalu, keberagaman budaya dan bahasa Indonesia yang merupakan kekayaan bangsa, hadir sebagai konteks penting yang perlu dipahami, bukan sebagai hambatan. Perbedaan prioritas kebijakan daerah, standar infrastruktur, dan prosedur administratif antarprovinsi dapat menciptakan tantangan tersendiri dalam proses distribusi. Karena itu, koordinasi yang solid antara pemerintah daerah serta pemahaman terhadap kondisi setempat menjadi kunci.

Peningkatan Kapabilitas Rantai Dingin untuk Mengurangi Pembusukan Makanan

Selain mengirim produk makanan dari satu titik ke titik lainnya, menjaga keutuhan produk selama perjalanan menjadi pertimbangan penting lainnya.

Demi menjamin kesegaran makanan yang dikirim ke masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, diperlukan infrastruktur rantai dingin yang memadai. Dengan kemampuan tersebut, petani dan nelayan setempat akan dapat menjual barang dagangan mereka dengan harga yang lebih kompetitif, sehingga menciptakan peluang ekonomi di daerah pedesaan. Siklus ini berpotensi menciptakan dampak yang saling menguatkan.

Pasar logistik rantai dingin Indonesia diperkirakan akan tumbuh pada CAGR sebesar 10,2% hingga tahun 2031. Pertumbuhan pasar logistik rantai dingin didorong oleh peningkatan permintaan makanan beku, daging, makanan laut, dan produk susu di seantero negeri. Namun, mewujudkan pertumbuhan ini secara berkelanjutan tidaklah sederhana.

Sebagai bagian dari peningkatan sistem logistik negara secara keseluruhan, terdapat sebuah kebutuhan untuk memperluas ketersediaan penyimpanan dingin di daerah pedesaan, dengan dukungan potensial tenaga surya untuk mengatasi persoalan transmisi listrik di daerah yang lebih terpencil. Sementara itu, penyediaan pendingin portabel bagi petani dan nelayan dapat membantu menjaga kesegaran makanan hingga saat dijual.

Masalah lain yang harus ditangani adalah standardisasi di seluruh rantai dingin. Menetapkan standar yang ketat untuk suhu penyimpanan, prosedur pengoperasian, dan aspek lain dalam rantai dingin sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Namun, seiring perkembangan pasar, peninjauan standar harus dilakukan secara berkala tanpa harus mengorbankan kualitas agar standar tersebut tidak menjadi penghambat.

Sebuah studi oleh koalisi ‘Move to -15°C’ menemukan bahwa pengangkutan bahan beku pada suhu 3°C atau lebih tinggi tidak akan membahayakan keamanan pangan dan juga dapat mengurangi emisi karbon dioksida yang setara dengan peniadaan 3,8 juta mobil dari jalan raya per tahun. Pemikiran inovatif seperti ini penting demi mengembangkan sistem distribusi pangan Indonesia.

Mengatasi Tantangan Nasional dengan Upaya Terpadu

Penyedia logistik yang menyeluruh memiliki peran sangat besar dalam menjembatani kesenjangan dalam ekosistem rantai pasokan Indonesia. Mereka dapat merancang dan mengembangkan jaringan infrastruktur yang diperlukan demi kelancaran pengangkutan bahan makanan di dalam negeri. Dengan keahlian tersebut, mereka juga dapat memberi saran tentang cara memprioritaskan investasi logistik demi dampak yang maksimal.

Namun, penyedia logistik tidak dapat bergerak sendirian. Kolaborasi yang erat diperlihatkan misalnya oleh DP World. Saat ini perusahaan bekerja sama dengan Otoritas Investasi Indonesia (INA) dan operator pelabuhan lokal Pelindo untuk mengelola Terminal Peti Kemas Baru di Belawan, Sumatera Utara, dan meningkatkan kapasitas operasionalnya menjadi 1,4 juta TEUs.

Sebagai bagian dari kemitraan ini, saat ini DP World tengah mengembangkan fasilitas darat untuk melengkapi akses ke terminal. Langkah-langkah ini secara keseluruhan akan berkontribusi membantu transportasi barang ke dan dari provinsi Sumatera Utara menjadi lebih efisien, sehingga membantu meringankan sebagian permasalahan inti ketahanan pangan Indonesia.

Upaya yang dilakukan tersebut lebih dari sekadar meningkatkan konektivitas domestik. Upaya ini juga membuka peluang mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional sebagai pengekspor komoditas pertanian.

Sebagai negara yang kaya akan sumber daya, Indonesia akan mampu meningkatkan jejak ekspornya jika permintaan pasar luar negeri dapat dipenuhi dengan lebih cepat dan efisien. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan investasi berkelanjutan demi meningkatkan kemampuan logistik Indonesia, sehingga hubungan dengan pasar di seluruh kawasan dan dunia mengalami penguatan.

Untuk menjawab kebutuhan domestik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, Indonesia perlu semakin serius berinvestasi dalam infrastruktur rantai pasok yang tangguh, terutama rantai dingin, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor. Pada akhirnya, pemenuhan ambisi ketahanan pangan negeri ini bukan hanya tentang memastikan makanan yang layak bagi lebih dari 280 juta penduduk, tetapi juga
menyediakan kesempatan untuk maju bagi masyarakat sekaligus membantu Indonesia dalam mewujudkan potensi ekonominya secara penuh.