Membangun Jembatan yang Hilang antara Sekolah dan Dunia Kerja

Setiap tahun lebih dari tiga juta anak muda Indonesia lulus dari sekolah dan perguruan tinggi. Mereka membawa harapan untuk segera bekerja, tetapi banyak yang justru tersesat di ruang tunggu yang panjang. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) menunjukkan tingkat pengangguran muda usia 15 sampai 24 tahun mencapai 17,3%, hampir tiga kali lipat rata-rata nasional. Ini berarti satu dari enam anak muda Indonesia belum memiliki pekerjaan yang layak meskipun telah menempuh pendidikan formal.

Menurut kajian Bank Dunia (World Bank, 2020), waktu tunggu lulusan perguruan tinggi Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan tetap rata-rata mencapai 12 hingga 18 bulan. Banyak di antaranya akhirnya bekerja di sektor informal atau di bidang yang tidak sesuai dengan keahlian mereka. Fenomena ini menegaskan adanya jurang antara pendidikan dan pekerjaan. Kita berhasil memperluas akses pendidikan, tetapi gagal memastikan hasilnya berujung pada produktivitas.

Salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya masa transisi dari sekolah ke dunia kerja. Program magang yang seharusnya menjadi jembatan antara belajar dan bekerja sering kali hanya menjadi ritual administratif. Kampus mengirim mahasiswa tanpa pendampingan serius, sementara industri menerima mereka tanpa tanggung jawab pembelajaran. Akibatnya magang kehilangan makna sebagai sarana pembentukan keterampilan.

Kantor pemerintah pun sering tidak berbeda. Peserta magang diperlakukan sebagai tenaga tambahan, bukan calon profesional yang perlu dibimbing. Di beberapa industri, muncul moral hazard ketika siswa atau mahasiswa magang justru dimanfaatkan sebagai tenaga kerja murah. Padahal di banyak negara, masa transisi sekolah ke kerja menjadi bagian penting dari kebijakan pembangunan manusia. Indonesia belum pernah benar-benar membangunnya.

Negara dengan tingkat pengangguran muda rendah memiliki sistem transisi kerja yang kuat. Jerman menjadi contoh klasik melalui sistem pendidikan vokasi ganda yang menggabungkan pembelajaran di sekolah dengan pelatihan langsung di perusahaan (ILO, 2015; OECD, 2020). Kurikulum disusun bersama oleh lembaga pendidikan, asosiasi industri, dan pemerintah. Mahasiswa menjalani proses belajar di tempat kerja dengan bimbingan mentor dan memperoleh sertifikat resmi. Tidak mengherankan jika tingkat pengangguran muda Jerman menjadi yang terendah di Eropa.

Korea Selatan menempuh jalan serupa melalui Work-Learning Dual System (World Bank, 2021). Pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan yang menyediakan pelatihan berkualitas bagi siswa vokasi. Para peserta menerima sertifikat kompetensi yang diakui industri. Hubungan antara sekolah dan dunia kerja dibangun secara formal dan terukur, sehingga setiap peserta magang memiliki arah pembelajaran yang jelas.

Cina menerapkan model kerja sama sekolah dan industri yang dikenal sebagai school-enterprise cooperation (ILO, 2020). Pemerintah mewajibkan universitas dan politeknik memiliki kemitraan aktif dengan dunia usaha. Setiap lembaga pendidikan tinggi harus memiliki pusat pelatihan bersama dan melibatkan praktisi bisnis sebagai pengajar. Pendekatan ini membuat pendidikan lebih dinamis dan relevan dengan kebutuhan industri.

Malaysia meluncurkan School-to-Work Transition Programme yang mulai diterapkan sejak jenjang sekolah menengah atas (ILO, 2019). Siswa mengikuti pelatihan pra-lulus selama beberapa bulan untuk memperkuat kesiapan kerja, etos profesional, dan literasi digital. Pendekatan ini menunjukkan bahwa transisi ke dunia kerja tidak harus menunggu sampai mahasiswa lulus, tetapi bisa dimulai sejak dini.

Dari berbagai pengalaman itu, ada pelajaran yang jelas. Transisi kerja yang efektif memerlukan koordinasi lintas lembaga yang kuat. Hubungan antara pendidikan dan industri harus berbentuk kemitraan pembelajaran, bukan hubungan transaksional. Pengalaman magang juga harus menghasilkan keterampilan yang diakui secara resmi dalam sistem sertifikasi nasional.

Indonesia memiliki tantangan yang berbeda. Struktur ekonomi masih didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sekitar 97% unit usaha berada di kelompok ini dan sekitar 58% tenaga kerja masih bekerja di sektor informal (BPS, 2024). Ini berarti sebagian besar lulusan baru tidak akan bekerja di perusahaan besar, tetapi di unit usaha kecil dengan produktivitas yang terbatas.

Jika sistem transisi kerja hanya berfokus pada korporasi besar, maka ketimpangan akan melebar. Mereka yang magang di perusahaan mapan akan mendapat pengalaman dan jaringan kerja, sementara jutaan lainnya tertinggal tanpa kesempatan yang sepadan. Karena itu, Indonesia memerlukan sistem transisi yang inklusif dan memiliki banyak jalur.

Pemerintah perlu membangun jembatan antara kampus, dunia usaha, lembaga pelatihan kerja, koperasi, dan pemerintah daerah. Magang di UMKM, start-up lokal, atau koperasi desa harus diakui setara nilainya dengan magang di industri besar, asalkan ada pendampingan dan evaluasi pembelajaran.

Langkah pertama yang perlu ditempuh adalah menyusun master plan Kerangka Nasional Transisi Sekolah ke Dunia Kerja. Dokumen ini harus menetapkan peran, tanggung jawab, dan indikator keberhasilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam jangka pendek, menengah (2-5 tahun), dan panjang (20 tahun). Kementerian pendidikan, ketenagakerjaan, perindustrian, BUMN, dan pemerintah daerah harus bekerja dalam satu ekosistem kebijakan yang saling mendukung.

Sebagai tahap awal, pemerintah dapat memulai proyek percontohan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian modern, dan hilirisasi minerba. Setiap proyek harus memiliki kurikulum pembelajaran di tempat kerja, mekanisme pendampingan, serta sistem penempatan kerja yang terukur.

Dalam jangka pendek, kampus harus memperkuat hubungan langsung dengan dunia usaha. Kerja sama tidak boleh berhenti di penandatanganan nota kesepahaman, tetapi harus menghasilkan program pembelajaran nyata. Pemerintah juga perlu memperluas fungsi portal MagangHub menjadi Career Transition Hub yang mengintegrasikan data mahasiswa, pelatihan, lowongan kerja, dan sertifikasi lintas kementerian.

Dalam 2-5 tahun ke depan, Indonesia harus memiliki ekosistem transisi kerja nasional yang terintegrasi antara pendidikan, industri, dan daerah. Setiap pengalaman magang harus menghasilkan sertifikat keterampilan yang diakui secara formal. Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal bagi industri yang membuka ruang pembelajaran bagi tenaga muda.

Langkah-langkah tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan manusia sebagai dasar kemandirian ekonomi nasional. Instruksi Presiden untuk menyiapkan ribuan mahasiswa magang di BUMN tidak seharusnya dipahami sebagai proyek seremonial, melainkan sebagai awal dari reformasi sistemik dalam menyiapkan tenaga kerja muda Indonesia yang kompeten.

Jika jembatan transisi ini berhasil dibangun, Indonesia akan memiliki generasi muda yang tidak hanya siap bekerja tetapi juga siap belajar sepanjang hayat. Mereka akan menjadi pekerja yang tangguh, adaptif, dan produktif menghadapi perubahan zaman.

Transisi dari sekolah ke dunia kerja bukan sekadar urusan pendidikan atau ketenagakerjaan. Ini adalah strategi besar pembangunan manusia. Dan seperti semua jembatan besar, keberhasilannya ditentukan oleh kemauan untuk mulai membangunnya hari ini.

Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis, tidak mencerminkan kebijakan institusi.