Evaluasi Kebijakan MBG Saat Libur Sekolah

Keberlanjutan sering dipahami sebagai indikator keberhasilan kebijakan. Namun ketika Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dijalankan selama libur sekolah, sementara mekanisme distribusinya masih dirancang dan kritik terhadap kualitas gizi belum terjawab, kapasitas pengambilan keputusan publik justru patut dipertanyakan. 

Sebagai program strategis nasional paling ambisius di era Prabowo-Gibran, MBG sejak awal disertai harapan perbaikan sekaligus kritik mendasar. Mulai dari besarnya anggaran, kualitas gizi menu yang kian didominasi pangan ultra-proses, hingga desain kebijakan dan mekanisme pelaksanaan yang dinilai belum matang.

Pada tahap awal, MBG sempat dimulai dengan kondisi yang relatif ideal berupa makanan panas dan buah dengan komposisi gizi yang lebih seimbang. Namun berbagai laporan lapangan dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan kecenderungan pergeseran ke makanan kemasan yang tinggi gula dan karbohidrat, tetapi rendah protein serta mikronutrien esensial. 

Dalam konteks intervensi gizi, pola ini berisiko menggeser tujuan program dari perbaikan kualitas asupan menjadi sekadar pemenuhan kalori. Persoalan yang semakin relevan ketika MBG diputuskan tetap berjalan selama libur sekolah.

Selama hari sekolah, setidaknya terdapat struktur pendukung yang membantu memastikan intervensi benar-benar dikonsumsi oleh anak: waktu makan yang terjadwal, pengawasan oleh guru, serta konteks edukasi, meskipun masih terbatas. Seluruh penyangga ini hilang saat libur sekolah. 

Distribusi MBG selama libur, yang secara logistik cenderung mengandalkan makanan siap santap dan tahan lama, justru berpotensi mengulang persoalan gizi yang hendak diperbaiki oleh program ini, yaitu ketergantungan pada pangan ultra-proses. 

Tanpa pengawasan, makanan bisa tidak dikonsumsi oleh anak, dibagi dengan anggota keluarga lain, atau digantikan dengan pangan lain yang rendah nilai gizi. Pola semacam ini bukan hal baru, dan kerap ditemukan pada program pendahulu seperti Pemberian Makanan Tambahan bagi anak dengan gizi kurang yang telah berjalan lebih dari 15 tahun. Negara tetap membayar, tetapi tujuan gizi belum tentu tercapai.

Ketidakmatangan desain kebijakan ini terlihat dari pernyataan resmi Badan Gizi Nasional terkait distribusi MBG selama libur sekolah. Untuk beberapa hari awal, makanan siap santap akan diberikan, sementara untuk hari-hari berikutnya, mekanisme distribusi masih “sedang dirancang”, dengan opsi siswa datang ke sekolah atau kemungkinan pengantaran ke rumah. Artinya, program berskala nasional sudah berjalan ketika skema pelaksanaannya sendiri belum final. 

Dalam kebijakan publik, pendekatan semacam ini lazimnya hanya dapat dibenarkan dalam situasi darurat. Padahal, MBG bukan program respons bencana, melainkan intervensi gizi terencana dengan anggaran besar dan dampak jangka panjang. Ketika mekanisme masih berubah di tengah jalan, risiko yang muncul bukan hanya inefisiensi, tetapi juga ketidakpastian akses dan lemahnya pengawasan.                                              

Di luar implikasi gizi dan akses, keputusan melanjutkan MBG selama libur sekolah juga membawa konsekuensi fiskal yang signifikan. Dengan 49 juta penerima manfaat hingga pertengahan Desember, distribusi selama dua minggu libur menelan dana hampir Rp5 triliun. Hal ini berlangsung ketika kualitas menu dan mekanisme distribusi belum dievaluasi secara memadai. 

Angka ini mencerminkan opportunity cost kebijakan yang besar, karena dana tersebut sesungguhnya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat fondasi program itu sendiri: melakukan audit komposisi menu, mengevaluasi kualitas dan kepatuhan pemasok, serta menyiapkan desain distribusi yang lebih adaptif menjelang Ramadan. 

Dalam konteks ini, libur sekolah seharusnya dipandang sebagai jendela evaluasi, bukan sekadar jeda administratif yang harus diakali agar distribusi tetap berjalan. Tanpa rutinitas sekolah, pemerintah justru memiliki peluang untuk menilai secara lebih jernih: apakah makanan benar-benar dikonsumsi anak, bagaimana respons keluarga, seberapa besar ketergantungan pada pangan ultra-proses, dan siapa saja yang tidak terjangkau oleh mekanisme distribusi.

Evaluasi ini menjadi semakin krusial menjelang Ramadan, periode yang dapat diprediksi dengan pola makan yang berubah dan dinamika rumah tangga yang berbeda. Tanpa pembelajaran dari masa libur sekolah, kebijakan MBG selama Ramadan berisiko kembali bersifat reaktif, bukan berbasis bukti. Jika tujuan MBG adalah memperbaiki gizi anak Indonesia, maka berhenti sejenak untuk belajar adalah langkah yang lebih bertanggung jawab daripada terus berjalan tanpa koreksi.