Dari Benih hingga Bencana: Apa yang Bisa Indonesia Pelajari dari Taiwan?

Akhir tahun lalu, saya berkesempatan mengunjungi Taiwan dan berdialog dengan sejumlah pimpinan lembaga pemerintah serta organisasi masyarakat sipil di sana. Pengalaman ini memberi perspektif berharga tentang bagaimana sebuah pulau dengan keterbatasan geografis justru mampu membangun ketahanan pangan sekaligus kesiapsiagaan bencana secara konsisten. 

Taiwan sebagai Cermin Pembangunan Wilayah Kepulauan 

Selama ini Indonesia kerap membandingkan diri dengan negara lain yang konteksnya tidak selalu sepadan. Taiwan menawarkan cermin yang lebih relevan: wilayah kepulauan yang demokratis, berhadapan dengan risiko bencana tinggi, namun mampu membangun ketahanan berbasis daerah, komunitas, dan teknologi. Taiwan juga berhasil menyeimbangkan industrialisasi dengan nilai sosial, kohesi komunitas, dan gaya hidup sehat—tantangan yang juga dihadapi Indonesia hari ini.

Sebagai sesama wilayah kepulauan yang rawan bencana, Taiwan dan Indonesia memiliki banyak kesamaan struktural. Keduanya berada di kawasan cincin api Pasifik, rentan terhadap gempa bumi, banjir, dan dampak perubahan iklim. Keduanya juga memiliki sejarah politik yang berliku, yang kemudian menguatkan komitmen pada demokrasi. Perbedaannya terletak pada bagaimana demokrasi tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan publik dan praktik sehari-hari, terutama dalam pengelolaan ketahanan pangan dan kebencanaan.

Di Taiwan, demokrasi tidak berhenti sebagai prosedur politik, tetapi hadir sebagai mekanisme partisipasi yang nyata. Pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan pelaku usaha terhubung dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini terlihat jelas dalam cara Taiwan mempersiapkan diri menghadapi krisis, termasuk di sektor pangan. Ketahanan pangan dipahami bukan semata soal produksi, melainkan sebagai sebuah sistem utuh—mulai dari pengamanan benih, perlindungan petani, pola konsumsi masyarakat, hingga kesiapsiagaan bencana. Ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia, yang hingga kini masih mencari bentuk paling efektif dari meaningful participation dalam kebijakan publik.

Dari Benih ke Kesiapsiagaan Bencana

Meski tingkat swasembada pangan Taiwan berada di kisaran  30,3% dan masih bergantung pada impor sejumlah komoditas, sistem pangannya tetap menunjukkan ketangguhan. Hal ini menegaskan bahwa kemandirian pangan tidak diukur semata dari besaran produksi, melainkan dari kemampuan sistem untuk merespons gangguan pasokan dan krisis secara cepat dan terukur. Ketahanan dibangun melalui perencanaan jangka panjang, diversifikasi, dan kesiapsiagaan—bukan sekadar peningkatan output.

Sebagai wilayah kepulauan yang sangat rawan bencana, Taiwan memahami bahwa ketahanan pangan harus dimulai dari hulu, yakni pengamanan benih. Konsep seed bank menjadi fondasi strategis dalam menghadapi krisis pangan dan bencana alam. Di Tainan, World Vegetable Center (WorldVeg) mengelola salah satu bank gen sayuran terbesar dan paling modern di dunia, menyimpan lebih dari 65.000 aksesi benih dari 155 negara, termasuk varietas yang tahan terhadap iklim ekstrem. Kemampuan menjaga, mengembangkan, dan mendistribusikan benih hingga puluhan tahun menunjukkan bahwa pengamanan benih telah menjadi bagian inti dari strategi ketahanan pangan Taiwan—pelajaran krusial bagi Indonesia yang masih memperkuat sistem perbenihan nasional.

Pendekatan pertanian Taiwan juga patut dicermati karena dirancang seimbang dengan pola konsumsi masyarakat. Kesadaran akan kesehatan tercermin dalam menu harian yang terukur dan berimbang, sehingga pertanian tidak hanya mengejar produktivitas, tetapi juga kualitas hidup. Pendekatan ini berdampak langsung pada kesejahteraan petani dan kesehatan publik, sekaligus menjadikan pusat-pusat pertanian Taiwan rujukan internasional—bukan hanya karena inovasi teknologi, tetapi karena kemampuannya mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan kesehatan.

Memperkuat Kerja Sama Indonesia–Taiwan dari Daerah

Dalam konteks ini, kerja sama Indonesia–Taiwan di bidang pertanian yang telah berlangsung lebih dari empat dekade merupakan aset strategis yang perlu terus diperkuat. Pada peringatan 49 tahun kerja sama pertanian pada November 2025, Taiwan ICDF meluncurkan proyek strategis baru di Sulawesi Selatan dan Jawa Barat yang berfokus pada produksi benih jagung berkualitas serta penguatan sistem produksi dan pemasaran sayuran. Kerja sama ini juga mencakup peningkatan kapasitas petani, termasuk program pelatihan dan magang bagi petani muda Indonesia di Taiwan. Sejak 2019, sekitar 100 petani muda telah mengikuti program ini—langkah penting di tengah tantangan regenerasi petani di Indonesia. 

Pengalaman Taiwan juga menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari kesiapan menghadapi bencana. Bencana alam kerap memutus rantai logistik dan akses pangan, sehingga sistem pertanian harus dirancang selaras dengan strategi mitigasi risiko. Taiwan secara konsisten mengintegrasikan pertanian dengan manajemen kebencanaan, termasuk melalui  pemanfaatan teknologi seperti pertanian presisi berbasis kecerdasan buatan. Pelajaran ini sangat relevan bagi Indonesia yang masih menghadapi fragmentasi kebijakan antara pusat dan daerah.

Lebih jauh, Taiwan menunjukkan bahwa kemandirian hanya dapat tumbuh jika daerah diperkuat. Ketergantungan berlebihan pada pusat justru melemahkan kemampuan daerah untuk merespons krisis secara cepat dan kontekstual. Penguatan kapasitas lokal—melalui teknologi, pendidikan, dan tata kelola—menjadi prasyarat utama ketahanan nasional.

Partisipasi Bermakna sebagai Kunci Ketahanan

Di atas semua itu, pelajaran paling berharga dari Taiwan terletak pada kekuatan partisipasi masyarakat. Meaningful participation di Taiwan bukan sekadar jargon, melainkan praktik yang terstruktur dan meluas. Terdapat lebih dari 540 komunitas siaga bencana berbasis masyarakat yang aktif memobilisasi warga dalam mitigasi, simulasi, dan respons darurat, termasuk melibatkan pekerja migran Indonesia. Pendekatan bottom-up ini menempatkan pemimpin komunitas, relawan sipil, kelompok keagamaan, dan organisasi non-profit sebagai mitra aktif pemerintah, sehingga respons bencana menjadi lebih cepat, inklusif, dan berkelanjutan.

Bagi Indonesia—yang memiliki modal sosial kuat melalui PKK, karang taruna, dan organisasi keagamaan—pendekatan partisipatif ini sangat relevan untuk diadaptasi. Kolaborasi lintas batas Indonesia–Taiwan membuka ruang pembelajaran bukan hanya dalam teknologi dan produksi pertanian, tetapi juga dalam budaya perencanaan publik yang responsif terhadap risiko. Memperkuat kerja sama di tingkat sub-nasional dengan menempatkan komunitas sebagai pusat strategi akan menjadi kunci dalam mempercepat transisi menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan dan sistem kebencanaan yang lebih tangguh di Indonesia.