Perempuan dalam Mesin Pertumbuhan Indonesia

Hari-hari ini kita sudah jarang mendengar istilah bonus demografi digaungkan sebagai salah satu modal utama meraih pertumbuhan ekonomi optimal di masa depan. Indonesia memang telah mempertahankan pertumbuhan sekitar 5% selama hampir tiga dekade terakhir. Namun, lamanya kita bertahan di kisaran angka tersebut tampaknya bukan mencerminkan kinerja mesin ekonomi yang optimal, melainkan indikasi bahwa kita berada dalam jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).

Pertumbuhan produktivitas melambat, kapasitas inovasi masih berkembang, dan transisi menuju ekonomi dengan upah dan keterampilan tinggi juga masih belum memadai. Pertumbuhan semakin tertumpu pada penambahan tenaga kerja tapi bukan produktivitasnya (productivity-driven). Bonus demografi rupanya memang tidak otomatis menjadi dividen ekonomi.

Diagnosis yang umum sudah dikenal luas mencakup kesenjangan infrastruktur, kompleksitas regulasi, ketidaksesuaian keterampilan, dan intensitas penelitian dan pengembangan yang terbatas. Selain itu, daya saing kita juga memiliki hambatan lain yang masih kurang mendapat perhatian dari para pembuat kebijakan, yaitu: partisipasi angkatan kerja perempuan atau female labor participation rate (FLPR).

Partisipasi angkatan kerja perempuan pada 2025 tercatat mencapai 56,7%, sebuah kemajuan setelah stagnan selama hampir 20 tahun di kisaran 51%. Bahkan belakangan tidak jarang kita melihat beberapa perusahaan besar dipimpin oleh perempuan. Namun, sebetulnya peningkatan ini menutupi kelemahan struktural yang lebih dalam. Selain selisih terus-menerus sekitar 27 poin persentase dengan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki, hampir 63% perempuan pekerja masih terkonsentrasi di ekonomi informal, di mana keamanan pendapatan dan perlindungan sosial masih terbatas.

Ketidaksesuaian antara pencapaian pendidikan dan kualitas pekerjaan ini adalah mata rantai yang hilang dalam strategi pertumbuhan Indonesia. Perempuan sebetulnya semakin unggul dibandingkan laki-laki dalam penyelesaian pendidikan tinggi, namun hanya sekitar 36,6% yang telah mendapatkan pekerjaan formal. Artinya, kita selama ini menyia-nyiakan pool tenaga kerja terdidik dari kalangan perempuan. 

Kondisi ini membantu menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi sulit melampaui batas saat ini. Secara efektif, Indonesia belum sepenuhnya memaksimalkan ukuran dan kualitas angkatan kerja produktifnya. 

Berbagai kajian dari Bank Dunia dan ADB menunjukkan bahwa bonus demografi tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Dividen tersebut hanya dapat terealisasi ketika penduduk usia produktif benar-benar masuk dan terserap dalam pasar kerja. Dalam konteks ini, rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan membuat sebagian potensi demografi tidak terkonversi menjadi output ekonomi, kondisi yang sering disebut sebagai incomplete demographic dividend.

Karena itu, rendahnya partisipasi perempuan bukan hanya isu ketimpangan gender—tema yang sering diangkat dalam peringatan Hari Perempuan Sedunia—melainkan inefisiensi struktural dalam perekonomian. Di tengah perlambatan produktivitas, Indonesia justru belum mengaktifkan salah satu sumber pertumbuhan paling siap pakai, yaitu tenaga kerja perempuan terdidik.

Tanpa koreksi pada titik ini, bonus demografi berisiko berakhir sebagai peluang yang terlewatkan, bukan sebagai mesin pertumbuhan. Sebaliknya, peningkatan partisipasi perempuan dapat menjadi salah satu tuas paling realistis untuk mendorong produktivitas, memperluas basis tenaga kerja formal, dan pada akhirnya membantu Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah.

Perempuan sebagai Kunci Kemajuan

Urgensi untuk mendorong partisipasi perempuan dalam ekonomi juga semakin meningkat seiring dengan percepatan Indonesia dalam transisi hijau. Negara ini memosisikan diri sebagai pemain sentral dalam ekosistem kendaraan listrik dan baterai global, didukung oleh hilirisasi nikel, komitmen transisi energi, dan kemitraan dengan pemain manufaktur utama. 

Meski ambisi ini masuk akal, transisi skala besar seperti ini perlu dilihat melampaui aspek-aspek perubahan teknologi atau sumber pendapatan semata. Transisi juga merupakan proses sosial yang mendalam, mencakup risiko dan peluang di seluruh komunitas, termasuk perempuan.

Di banyak wilayah yang paling terpapar proyek-proyek transisi energi—seperti daerah yang bergantung pada batu bara di Kalimantan, komunitas pesisir, dan wilayah pedesaan yang mengalami perubahan penggunaan lahan dan tekanan sumber daya—perempuan seringkali menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya. Mereka mengelola tekanan keuangan rumah tangga, menjaga ketahanan pangan di tengah volatilitas, serta mempertahankan kohesi sosial saat ekonomi lokal terganggu.

Bukti internasional secara konsisten menunjukkan bahwa tata kelola sumber daya dan program transisi energi lebih tahan lama dan adil ketika perempuan memegang peran penting dalam konsultasi, pengawasan, dan perencanaan. Ini bukan sekadar argumen inklusi simbolis, melainkan soal efektivitas implementasi. Transisi yang mengabaikan perspektif gender seringkali menghadapi penolakan masyarakat, gesekan sosial, dan hasil ekonomi yang tidak merata. Transisi hijau Indonesia akan menghadapi tekanan serupa jika perempuan tetap diposisikan hanya sebagai penerima perubahan pasif, bukan aktor aktif enabler perubahan struktural.

Di sisi lain, ada peluang pasar yang kurang dimanfaatkan. Ekonomi hijau membuka ceruk baru, mulai dari layanan energi terbarukan terdesentralisasi untuk masyarakat terpencil, verifikasi rantai pasokan berkelanjutan, logistik hijau, dan pembiayaan konservasi berbasis komunitas.  Pengusaha perempuan Indonesia sudah aktif di banyak sektor yang sedang berkembang ini. Namun, akses ke kredit formal, modal pertumbuhan, dan investasi berdampak bagi perusahaan yang dipimpin perempuan tetap terbatas. 

Menutup kesenjangan partisipasi dalam perekonomian ini bukan hanya masalah inklusi sosial, tetapi strategi daya saing. Negara yang mampu memobilisasi lebih banyak pelaku usaha yang cakap sejak fase awal akan memiliki keunggulan dalam pembentukan pasar baru.

Di tengah tekanan geopolitik global, Indonesia sebetulnya berada dalam posisi yang relatif strategis. Keanggotaan di G20, peran sentral di ASEAN, dan semakin majunya sektor swasta memberikan ruang bagi kepemimpinan ekonomi yang lebih luas bagi Indonesia. Dalam konteks ini, perempuan Indonesia di bidang bisnis, keuangan, dan urusan publik memiliki potensi dan peran strategis yang sangat kurang dimanfaatkan.

Salah satu langkah praktis yang patut dipertimbangkan secara serius adalah memanfaatkan Pakta Ekonomi Hijau Perempuan ASEAN sebagai platform kebijakan yang mengintegrasikan pembiayaan usaha perempuan, investasi transisi energi, dan reformasi tata kelola. Pakta ini harus melampaui deklarasi dan diwujudkan melalui proses kementerian tingkat ASEAN, didukung oleh mekanisme pembiayaan campuran, dan dirancang dengan akuntabilitas yang terukur untuk memberi dampak yang nyata dan berkelanjutan.

Jika disusun dengan benar, Indonesia dapat memainkan peran dengan lebih optimal. Negara ini sudah berada di persimpangan beberapa isu strategis: mineral penting, pembiayaan transisi energi, dan diplomasi ekonomi regional. Menyelaraskan kekuatan-kekuatan ini dengan strategi yang lebih terencana untuk meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan akan mengirimkan sinyal yang kuat tentang lintasan pembangunan kawasan ini. Indonesia perlu mencanangkan agenda dan program yang lebih ambisius untuk merealisasikan target partisipasi perempuan hingga 65% yang telah diusung Bappenas dalam visi Indonesia Emas 2045.

Namun, semua ini tidak berarti bahwa hambatan struktural yang dihadapi perempuan Indonesia akan hilang dengan cepat. Kesenjangan infrastruktur perawatan kesehatan, bias di tempat kerja, dan akses yang tidak merata terhadap modal tetap menjadi kendala nyata yang membutuhkan perhatian kebijakan yang berkelanjutan. Sudah saatnya partisipasi ekonomi perempuan tidak hanya dilihat sebagai agenda inklusi sosial, melainkan prasyarat peningkatan ekonomi dan daya saing Indonesia yang tidak bisa ditawar.