Siapa yang Membayar Krisis?

Pada 12 Juni, sekitar seribu lima ratus mahasiswa berjaket kuning bergerak menuju Bundaran Hotel Indonesia. Mereka bergerak di bawah satu spanduk yang sudah merangkum seluruh tuntutan mereka, “Indonesia Menuju Bangkrut”. 

Pemicunya adalah kenaikan harga bahan bakar 32% yang diputuskan pekan itu. Membaca aksi ini sebagai keluhan atas angka di papan SPBU akan berhenti di permukaan. 

Persoalan yang sesungguhnya menyangkut keputusan yang jauh lebih dalam. Bagaimana sebuah negara membagi ongkos krisis di antara warganya? Mengapa pembagian itu hampir selalu condong ke arah yang sama? 

Titik berangkatnya ada pada mata uang. Rupiah menyentuh level terendah dalam sejarahnya, sekitar Rp18.000 per dolar AS, dari Rp16.000 pada Maret. Bagi ekonomi yang menggantungkan pangan dan energinya pada impor, angka itu tidak tinggal di layar dealing room. 

Ia berpindah dengan cepat menjadi harga di pasar dan tagihan di rumah tangga. Yang kerap luput dari pemberitaan adalah arah tekanannya. 

Pemerintah tidak sedang dijepit oleh jalanan. Ia lebih dulu dijepit oleh logika pasar uang global yang menuntut kepercayaan. Tuntutan itulah yang menyempitkan ruang fiskal sebelum mahasiswa pertama keluar dari gerbang kampus. 

Di dalam ruang yang menyempit itu negara harus memutuskan siapa yang lebih dahulu dikorbankan? Dan untuk sementara keputusan jatuh pada konsumen kecil. 

Di sinilah ketegangan lama dalam kehidupan setiap negara modern naik ke permukaan. Negara harus menjaga syarat agar modal terus berakumulasi. Pada hari ini artinya meyakinkan kreditor dan menahan modal agar tidak lari. Sementara pada saat yang sama ia harus memelihara cukup persetujuan dari rakyat agar tetap dianggap sah memerintah. 

Selama keadaan tenang, dua kewajiban itu bisa didamaikan lewat belanja dan subsidi. Ketika mata uang jatuh, keduanya berbenturan dan salah satu harus mengalah. Memangkas subsidi menenangkan kreditor sembari menggerus dukungan rakyat. Pilihan Prabowo memperlihatkan mana di antara keduanya yang ia perlakukan sebagai tidak bisa ditawar. 

Subsidi bahan bakar tidak pernah menjadi pos teknis di dalam APBN. Sejak Orde Baru ia berfungsi sebagai perjanjian diam-diam yang menukar harga energi yang terjangkau dengan ketertiban sosial. Justru karena itu ia menjadi sasaran pertama ketika anggaran terjepit. 

Bebannya tersebar pada puluhan juta orang yang tidak terorganisir dan tidak memiliki saluran untuk membela diri. Sedangkan penerima manfaat dari bentuk belanja negara yang lain jauh lebih sedikit jumlahnya dan jauh lebih sanggup menjaga kepentingannya. 

Maka pemotongan yang disajikan sebagai kehati-hatian fiskal pada dasarnya adalah keputusan tentang kelas. Ongkos penyesuaian dipindahkan dari mereka yang memiliki aset kepada mereka yang hidup dari upah. 

Tuntutan paling tajam mahasiswa terdengar paradoks, yaitu hentikan program makan bergizi gratis, program yang justru mengantar Prabowo ke istana. Logikanya terbuka begitu kita melihat cara program itu bekerja. 

Dengan anggaran sekitar Rp268 triliun setahun, dan dengan kepalanya yang dicopot pada awal Juni ketika penyelidikan korupsi mulai mendekat. Program itu memperlihatkan bagaimana sebuah instrumen yang dirancang untuk membeli legitimasi bisa berubah menjadi saluran tempat sumber daya publik mengalir ke atas. 

Yang dipotong adalah subsidi yang menyangga konsumsi orang miskin. Sementara yang dipertahankan adalah belanja yang paling rawan ditangkap. 

Kemurahan populis dan pengambilan oligarkis ternyata sanggup tinggal di dalam satu pos anggaran yang sama, saling menopang alih-alih saling meniadakan. Pola semacam ini bukanlah kecelakaan administratif. Ia adalah bentuk yang diambil kapitalisme Indonesia setelah 1998. 

Demokratisasi waktu itu tidak membongkar kekuasaan elite ekonomi, ia menata ulang bahasa dan perkakasnya. Jejaring lama tetap memegang kendali atas sumber daya strategis. Hal itu kini melalui prosedur anggaran, izin konsesi, dan program sosial berskala besar yang semuanya tampil sebagai administrasi yang netral. 

Krisis rupiah melakukan satu hal yang berguna justru karena ia kasar. Ia merobek tampilan netral itu. Saat ruang fiskal menyempit, pertanyaan tentang siapa yang dilindungi dan siapa yang dibiarkan terpapar tidak lagi bisa disembunyikan di balik istilah teknis. 

Karena itu yang dipertaruhkan tidak terletak pada angka 32%. Harga bisa diturunkan lagi kapan pun tekanan menjadi terlalu tinggi, dan kemarahan akan ikut surut, persis seperti yang sudah berulang kali terjadi. 

Yang menentukan adalah struktur yang memutuskan ke arah mana beban mengalir. Beserta kemampuan struktur itu untuk tampil wajar bahkan ketika ia memindahkan ongkos krisis ke bawah. 

Selama hubungan antara mata uang yang dibiarkan jatuh, subsidi yang dicabut diam-diam, dan belanja besar yang berubah menjadi ladang perburuan rente belum dirumuskan menjadi satu tuntutan politik yang utuh, kemarahan jalanan akan terus berputar tanpa pernah menemukan sasaran strukturalnya. 

Mahasiswa pada Juni telah meraba hubungan itu. Yang belum jelas adalah apakah ada kekuatan sosial yang cukup luas untuk mengubah rabaan itu menjadi sebuah nama.