Prabowonomics dikritik sebagai model pembangunan ekstraktif yang didukung militerisme, fokus pada pengurasan SDA dan target pertumbuhan tinggi tanpa memperhatikan kelestarian.
Kebijakan wajib ekspor komoditas lewat BUMN oleh Presiden Prabowo dinilai bukan sekadar penguatan devisa, melainkan bentuk konsolidasi oligarki untuk memusatkan kontrol rente sumber daya alam.
Ketegangan geopolitik dan pelemahan rupiah soroti kerentanan industri nasional yang kontribusinya terhadap PDB terus menurun, didorong oleh regulasi yang dinilai sudah tidak relevan.
Artikel ini membahas peringatan Lee Kuan Yew soal jebakan hak permanen dari program kesejahteraan tanpa syarat dan mengapa Indonesia harus mewaspadainya dalam kebijakan ekonomi.
Potensi geografis Indonesia sebagai kekuatan maritim justru dihadapkan pada paradoks kebijakan yang lebih fokus menyelamatkan maskapai penerbangan daripada membangun industri pelayaran nasional.
Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pertumbuhan ekonomi 5,61% di kuartal I-2026 sebagai tanda awal keberhasilan kebijakan baru dan lepas dari jebakan pertumbuhan 5%.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti pentingnya kebijakan ekonomi untuk membangun kekuatan pasar digital domestik dan mencegah aliran keuntungan ke luar negeri.
Indonesia mendapat peringatan fiskal dari Moody’s dan Fitch Ratings yang merevisi outlook utang menjadi negatif, menyoroti risiko tata kelola fiskal di tengah target pertumbuhan ekonomi.
Selama politisi tidak “dihukum” ketika menumpuk risiko jangka panjang, dan hanya dihukum ketika krisis sudah meledak, maka Hukum Sadli akan terus berlaku.
Hukum Sadli tidak lagi memadai jika dipahami semata sebagai hukum siklus krisis. Ia lebih tepat dibaca sebagai hukum institusional tentang bagaimana rasionalitas ekonomi mengalami erosi yang berbeda.