Antara Personalisasi Pemerintahan dan Keluwesan Birokrasi

Go Viral, Get Service. Sebuah fenomena yang kian mudah dijumpai saat ini. Ketika birokrasi maupun pejabat publik, baru memberikan respons setelah persoalan pelayanan publik viral di media sosial. 

Persoalannya, penyelesaian yang viral tersebut kerap dipersonifikasikan dengan sosok politikus. Kita dapat jumpai misalnya, di media sosial kepala daerah—gubernur, bupati, dan wali kota—yang mempertontonkan penyelesaian persoalan secara personal. BUkan melalui jalur formal kelembagaan. 

Praktik personalisasi pemerintahan dapat kita lihat dari Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi. Melalui kanal media sosial, Kang Dedi Mulyadi (KDM) gencar memproduksi konten penyelesaian secara personal permasalahan dalam pelayanan publik warga Jabar. 

Salah satu kasus yang viral yakni keluhan warga Kota Bandung yang merasa di-prank KDM. Ini terkait kebijakan pembayaran pajak tahunan kendaraan yang tidak lagi menggunakan KTP pemilik pertama. Namun kenyataannya, ditolak petugas Samsat setempat. Kasus itu kemudian berakhir dengan penonaktifan Kepala Samsat Kota Bandung.

Sedangkan di tingkat daerah, sepak terjang Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji (Cak Ji), kerap kali menyedot perhatian publik. Kita ingat, saat Cak Ji turun tangan menangani kasus eks buruh yang ijazahnya ditahan perusahaan pada 2025 silam. 

Media sosial begitu riuh mendukung orang nomor dua di Surabaya ini sekaligus menghujat pemilik perusahaan. Drama sengketa pelayanan publik bidang ketenagakerjaan ini kemudian berakhir dengan pengembalian ijazah dan permintaan maaf pemilik pabrik. 

Pada Juli 2026, aksi mediasi Cak Ji antara pemilik kontrakan dan warga juga tak kalah viral. Setidaknya konten ini ditonton sebanyak 11,4 juta kali.

Media sosial Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga tak kalah atraktif. Dalam konten yang ada, Cak Eri kerap turun tangan langsung menyelesaikan sejumlah persoalan publik. Dari isu pungli parkir, infrastruktur, layanan sampah hingga penertiban bangunan liar. 

Personalisasi 

Fenomena di atas oleh Musella dan Rullo (2026) disebut dengan istilah personalization of government. Personalisasi pemerintahan adalah sebuah gejala pergeseran aktor kolektif/kelembagaan menuju aktor individu yang dominan dalam pemerintahan. Kepala pemerintahan menjadi lebih sentral dan percaya diri karena merasa memiliki hubungan langsung dengan dengan warga negara.

Dalam perspektif administrasi publik, personalisasi pemerintahan adalah sebuah gejala buruk. Fenomena di atas menunjukkan sebuah kegagalan sekaligus persoalan serius pada birokrasi. 

Birokrasi semestinya menjadi instrumen pelayanan publik yang tanggap, lincah, adaptif dan dapat diandalkan. Dalam kendali pemimpin politik, birokrasi semestinya di-arrange menjadi birokrasi yang agile. 

Namun, birokrasi adalah entitas yang kompleks untuk sekadar dipahami secara sederhana terlebih mengaturnya. Birokrasi adalah sebuah ekosistem yang hidup dimana orang-orang di dalamnya memiliki nilai, budaya dan beragam kepentingan. 

Agus Dwiyanto (2006) pernah mendeskripsikan birokrasi Indonesia sebagai hasil pertalian pengaruh antara birokrasi modern (Weberian) dengan nilai paternalistik warisan kerajaan. 

Di era digital saat ini, corak birokrasi Indonesia tidak banyak berubah. Birokrasi tampak lelet mengimbangi tuntutan publik, boros (inefisien), tidak independen dan tak sungkan menunjukkan wajah menghamba penguasa. 

Dengan kerumitan birokrasi, memang dibutuhkan pendobrak yang bisa mengakselerasi birokrasi dalam memberikan pelayanan publik. Pendombrak tidak mungkin datang dari dalam. Pemimpin politik yang memiliki atribut legitimasi-kekuasaan, paling efektif untuk melakukan itu.

Namun, tidak banyak pemimpin politik pendobrak yang sekaligus melakukan perbaikan sistem (reformasi birokrasi). Kebanyakan pemimpin politik melakukan personalisasi pemerintahan, ketimbang membangun kelembagaan publik. Sehingga yang terjadi, setelah 5 tahun, birokrasi kembali mundur ke wajah dan watak aslinya. 

Agile Governance

Publik berharap pelayanan berbasis sistem dan kelembagaan. Bukan tergantung siapa pemimpin politik yang sedang berkuasa. Merespons tuntutan publik saat ini, pemimpin politik harus bisa mewujudkan birokrasi yang agile. Birokrasi yang agile bisa terealisasi pada ekosistem agile governance. Agile Governance (AG) adalah pendekatan tata kelola yang memungkinkan organisasi pemerintah tetap memiliki kontrol sekaligus fleksibilitas dalam merespons perubahan lingkungan. Maka corak AG adalah kolaboratif, fokus pada pengguna, ketangkasan, adaptif dan responsif.

Luna, dkk (2016) menganalogikan sebuah jembatan untuk mengilustrasikan hubungan sistematis antarkomponen AG. Komponen AG terdiri dari nilai, misi tim dan prinsip-prinsip. Nilai memberikan panduan, kejelasan dan keselarasan untuk mencapai tata kelola yang efektif. Misi Tim adalah acuan kerangka kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan prinsip-prinsip memberikan landasan dalam kolaborasi, komunikasi dan kinerja tim secara keseluruhan yang efektif. 

Pada analogi “Jembatan Perilaku” itu, prinsip-prinsip berperan sebagai pilar kokoh penyangga seluruh elemen AG. Pondasi jembatan diperankan oleh nilai-nilai yang berfungsi sebagai pengikat dan menggambarkan tujuan jangka panjang. Sementara itu, misi tim merupakan rute yang harus diikuti untuk menuju birokrasi yang tangkas.

Leadership dan Digitalisasi

Lebih teknis lagi, ada dua strategi yang bisa dilakukan untuk mewujudkan birokrasi yang agile. Langkah pertama dengan menempatkan pemimpin politik yang memiliki semangat perubahan. Pemimpin politik dengan leadership kuat dibutuhkan untuk mencambuk birokrasi agar bekerja sesuai misi utamanya. Yakni sebagai pelayan rakyat. Orientasi birokrasi sudah terlalu lama diarahkan untuk melayani diri sendiri dan atasan.

Cara kedua yakni dengan melakukan digitalisasi layanan publik. Selain menggedor, pemimpin politik juga melakukan penguatan kelembagaan dan perbaikan sistem dalam birokrasi. Salah satu jalan reformasi birokrasi dilakukan melalui digitalisasi layanan publik. Dengan mengadopsi teknologi informasi, pelayanan publik akan lebih transparan, akuntabel, mudah dan terpercaya.