BIROKRASI: Berita Birokrasi Terkini - Reformasi Birokrasi

Banyaknya aplikasi pelayanan publik yang dibuat pemerintah, baik pusat maupun daerah, menunjukkan tidak efisiennya birokrasi.

Sri Mulyani Indrawati menyatakan pengelolaan APBN kini diarahkan oleh Presiden Prabowo untuk manfaat rakyat, melalui pemberantasan kemiskinan, korupsi, dan peningkatan efisiensi birokrasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumpulkan jajaran Kemenkeu menjelang akhir masa jabatan, membahas isu strategis termasuk reformasi birokrasi dan optimalisasi penerimaan pajak.

Bank Dunia menemukan banyak perusahaan yang diketok pungutan liar (pungli) saat berurusan dengan birokrasi Indonesia.

Presiden terpilih Prabowo Subianto masih mempertimbangkan pembentukan kementerian khusus untuk mengurus program makan siang gratis.

Presiden Jokowi menaikan tunjangan kinerja Pegawai Kementerian ATR/BPN. Kenaikan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2024.

Justika dibangun dari pengalaman Melvin Sumapung saat bersentuhan dengan birokrasi yang begitu panjang. Dia menemukan tiga masalah besar dalam konsultasi hukum.

Kolaborasi antar pemerintah kota menjadi kunci keberhasilan Indonesia dalam menghadapi badai Pandemi Covid-19, di samping ketegasan pemerintahan Jokowi.

Jokowi meminta ASN dapat menghilangkan ego sektoral. Sebab, banyak permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian/lembaga tertentu.

PNS sektor non-esensial luar Jawa dan Bali bisa menjalankan pekerjaan di kantor atau WFO 75% di wilayah PPKM Level 1.

Untuk menjadi anggota Komcad, PNS harus lulus dari seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Mereka akan menjalani pelatihan dasar kemiliteran selama tiga bulan

Jokowi memerintahkan pelayan publik segera memanfaatkan kemajuan teknologi demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Presiden Jokowi juga meminta para pimpinan perusahaan pelat merah untuk berani berkompetisi dan mengambil risiko dalam menjalankan bisnis di masing-masing perusahaan.

Sanksi berat juga menanti PNS yang tidak melaporkan harta kekayaannya

Jokowi juga meminta ASN meningkatkan kapasitas dan kompetensi di tengah disrupsi secara global